TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Myanmar akan menunda pelaksanaan pemilu di Rakhine State apabila kawasan tersebut dirasa tak aman. Adapun aman atau tidaknya Rakhine State akan ditentukan oleh Kementerian Pertahanan dan Dalam Negeri.
"Adalah penting untuk memastikan adanya kestabilan dan keamanan selama pelaksanaan pemilu," ujar Ketua Komisi Penyelenggaraan Pemilu Myanmar, Hla Thein, dikutip dari kantor berita Reuters, Kamis, 30 Juli 2020.
Hla Thein berkata, dirinya masih menunggu rekomendasi dari kementerian terkait. Jika Kementerian Pertahanan dan Dalam Negeri tidak merekomendasikan, maka penundaan ataui pembatalan akan langsung dilakukan.
Ditanyai soal keikutsertaan komunitas Rohingya, yang hak pilihnya dicabut pada 2015 lalu, Hla Thein mengatakan mereka bisa ikut pemilu. Namun, hanya untuk mereka yang berusia 18 tahun ke atas dan tercatat sebagai penduduk. "Jika tidak, maka tidak punya hak pilih," ujarnya.
Pemilu Myanmar diagendakan berlangsung pada 8 November nanti. Jika pemilu itu berjalan lancar, maka hal tersebut akan menjadi masa transisi dari kepemimpinan militeristik. Namun, sejauh ini, persiapan terganggu pandemi virus Corona dan konflik etnis di sejumlah lokasi.
Ketua oposisi, Auung San Suu Kyi, sempat mencoba membuat perubahan itu ketika memenangi pemilu di tahun 2016. Namun, kemenangannya tak merubah banyak peran militer di Pemerintahan Myanmar.
Suu Kyi masih dijagokan dalam pemilu tahun ini, terutama di komunitas Buddhist. Namun, sejumlah analis memperkirakan dirinya dan Partai Liga Demokrasi Nasional (NLD) tidak akan menang mudah.
Partai etnis Rakhine, Partai Nasional Arakan (ANP) adalah kandidat kuat lainnya. Rakhine sendiri, beberapa tahun terakhir, terlibat perang dengan tentara pemerintah karena menginginkan otonomi lebih besar.
Anggota Parlemen Myanmar, Hla Kyaw, berharap pemilu tidak akan ditunda. Ia mengaku khawatir publik akan semakin tidak percaya terhadap demokrasi apabila pemilu ditunda atas alasan keamanan.
ISTMAN MP | REUTERS
