EKSKLUSIF- Lebih dari 1.500 TKI Korban TPPO Masih di Suriah

Repatriasi WNI dari Suriah bekerjasama dengan KBRI Damaskus, 17 Juli 2020. Sumber: Dokumen KBRI Beirut, Lebanon

TEMPO.CO, Jakarta - KBRI Damaskus di Suriah memperkirakan ada sekitar 1.702 TKI korban TPPO atau tindak perdagangan orang yang saat ini masih berada di Suriah. Jumlah tersebut diketahui salah satunya dari data imigrasi Suriah.

Menurut  Ivory Kraska, Pelaksana Fungsi Penerangan dan Sosial Budaya (Pensosbud) KBRI Damaskus pihaknya belum dapat berbicara lebih detil mengenai komplotan jaringan penyelundup orang yang menyelundupkan TKI ke Suriah mengingat proses pemeriksaan/investigasi TPPO lebih lanjut dilakukan oleh Bareskrim Polri dan institusi Pemerintah Indonesia yang terkait. Namun dari data umum yang diperoleh KBRI Damaskus terdapat beberapa TKI yang diindikasikan diberangkatkan oleh jaringan yang sama, sedangkan TKI lainnya oleh jaringan yang berbeda.

TKI di Suriah yang sebagian besar korban TPPO pada 17 Juli 2020 dipulangkan ke Indonesia di tengah pandemik virus corona. Sumber: dokumen KBRI Damaskus.

Berdasarkan data dari imigrasi Suriah dan perhitungan KBRI, diperkirakan masih terdapat lebih dari 1.702 TKI di Suriah, yang hampir seluruhnya adalah perempuan yang bekerja di sektor informal (asisten rumah tangga). Mereka dikirim secara non-prosedural.

Ulah para penyelundup orang itu sungguh menggeramkan karena bukan hanya Suriah belum pulih dari perang, namun kondisi ekonominya memburuk. Pandemik Covid-19 secara khusus berdampak pada nilai tukar Dollar AS di Suriah. Kebanyakan warga Suriah yang mempekerjakan TKI berasal dari kelas atas, namun juga terdapat yang berasal dari kelas menengah.

“Dalam catatan kami, ada majikan yang menyerahkan TKI yang dikontraknya kepada KBRI Damaskus karena sudah tidak mampu membayar gaji dan tiket kepulangan TKI ke Indonesia. Gaji para TKI dibayar dengan Dollar AS yang nilainya melonjak drastis di Suriah. Terlepas dari situasi ekonomi dan tingkat kemampuan ekonomi para majikan, banyak juga TKI yang tidak mendapatkan gajinya dengan berbagai alasan sehingga harus diperjuangkan oleh KBRI,” kata Ivory kepada Tempo pada awal pekan lalu.

Untuk memulangkan TKI korban TPPO sejauh ini selalu menggunakan anggaran penuh dari Kementerian Luar Negeri. Pemulangan TKI bermasalah atau yang menjadi korban TPPO, tidak dipungut biaya sama sekali.

TKI yang sudah tuntas kasusnya di Suriah, seperti gaji tidak dibayarkan, masalah dokumen atau mengalami kekerasan, dipulangkan ke Indonesia. Semua hak gaji dan hak lainnya (yang seharusnya diterima TKI) sepenuhnya diupayakan oleh KBRI Damaskus, baik melalui jalur mediasi maupun jalur hukum di pengadilan setempat. Dalam memperjuangkan hak para PMI (TKI), KBRI juga dibantu oleh pengacara retainer KBRI Damaskus.

Terkait permasalahan TKI korban TPPO yang dikirim penyelundup ke Suriah, Ivory mengatakan permasalahan TPPO ini harus diselesaikan dari hulu secara komprehensif sebelum mereka berangkat ke luar negeri. Sebab jika tidak, TKI korban TPPO yang dikirim ke Suriah akan terus bertambah tidak peduli seberapa banyak TKI yang diselamatkan dan berhasil dipulangkan.

KBRI mengimbau para TKI yang masih berada di Rumah Singgah Sementara KBRI Damaskus, Suriah dan TKI yang akan dipulangkan agar tidak terjebak kembali oleh iming-iming pengiriman ke negara di Timur Tengah terutama dengan uang fit (uang) yang besar. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 260 Tahun 2015 juga masih melarang penempatan TKI pada pengguna perseorangan di negara-negara kawasan Timur Tengah.






Australia Selamatkan 16 Wanita dan 42 Anak-anak dari Kamp ISIS di Suriah

2 hari lalu

Australia Selamatkan 16 Wanita dan 42 Anak-anak dari Kamp ISIS di Suriah

Banyak wanita dan anak-anak warga negara Australia di kamp pengungsi ISIS di Suriah.


Istana Akui Nantikan Pengesahan RUU PPRT yang Mangkrak 18 Tahun di DPR

4 hari lalu

Istana Akui Nantikan Pengesahan RUU PPRT yang Mangkrak 18 Tahun di DPR

Deputi V Kepala Staf Kepresidenan, Jaleswari Pramowardhani, menyebut pemerintah serius menggodok Rancangan Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT). Bahkan, Jaleswari menyebut pemerintah telah membentuk gugus tugas percepatan pembahasan tentang UU PPRT.


Pejabat Desa Ungkap Keseharian Ayah Sejuta Anak: Marketing Perumahan

5 hari lalu

Pejabat Desa Ungkap Keseharian Ayah Sejuta Anak: Marketing Perumahan

Polisi menangkap Suhendra, pemilik Yayasan Ayah Sejuta Anak, atas dugaan tindak pidana perdagangan orang


TKI Pemetik Buah di Inggris Masih Merana Tanpa Pekerjaan

8 hari lalu

TKI Pemetik Buah di Inggris Masih Merana Tanpa Pekerjaan

Nasib Pekerja Migran Indonesia (PMI/TKI), yang dijanjikan untuk ditempatkan di perkebunan Inggris masih tidak jelas.


Prostitusi Online Eksploitasi 5 PSK Anak, Polisi Tangkap 5 Muncikari di Jakarta Selatan

10 hari lalu

Prostitusi Online Eksploitasi 5 PSK Anak, Polisi Tangkap 5 Muncikari di Jakarta Selatan

Polisi menangkap lima orang muncikari dan membongkar praktek prostitusi online yang mempekerjakan anak-anak di salah satu hotel kawasan Cilandak.


Jumlah Korban Perahu Migran Terbalik Bertambah Jadi 94 Orang

10 hari lalu

Jumlah Korban Perahu Migran Terbalik Bertambah Jadi 94 Orang

Jumlah korban tewas akibat tenggelamnya perahu pembawa migran dari Lebanon bertambah menjadi 94 orang


Pemerintah Gugat Mantan Majikan Adelina Lisao, Anggota DPR Fraksi PKS: Untuk Perjuangkan Keadilan

11 hari lalu

Pemerintah Gugat Mantan Majikan Adelina Lisao, Anggota DPR Fraksi PKS: Untuk Perjuangkan Keadilan

Anggota DPR dari Fraksi PKS mendukung upaya pemerintah untuk mengajukan gugatan terhadap mantan majikan Adelina Lisao.


Mengungkap Konsorsium 303, Diduga Berperan di Jaringan Perdagangan Orang di Kamboja

11 hari lalu

Mengungkap Konsorsium 303, Diduga Berperan di Jaringan Perdagangan Orang di Kamboja

Konsorsium 303 beredar di media sosial sebagai sebuah bagan yang menunjukkan nama dan peran orang-orang yang diduga terlibat dalam suatu jaringan bisnis ilegal.


Dugaan Jaringan TPPO Terhubung Konsorsium 303, Begini Tanggapan Polri

12 hari lalu

Dugaan Jaringan TPPO Terhubung Konsorsium 303, Begini Tanggapan Polri

Anis Hidayah menyatakan WNI yang menjadi korban perdagangan orang di Kamboja diduga ada yang terhubung dengan Konsorsium 303 Ferdy Sambo


Konsorsium 303 Ferdy Sambo Disebut Terkait dengan Jaringan Perdagangan Orang

13 hari lalu

Konsorsium 303 Ferdy Sambo Disebut Terkait dengan Jaringan Perdagangan Orang

Konsorsium 303 Ferdy Sambo disebut juga terlibat dalam jaringan perdagangan orang. Korbannya mencapai ratusan orang.