TEMPO.CO, Jakarta - Partai oposisi utama Turki, Partai Republik Rakyat atau CHP menolak undangan pemerintah Turki untuk menghadiri peresmian Hagia Sophia menjadi masjid dan diikuti dengan salat Jumat berjamaah.
Ketua partai oposisi CHP, Kemal Kilicdaroglu menolak langsung undangan yang diberikan Ketua Diyanet, Ali Erbas untuk hadir dalam peresmian Hagia Sophia jadi masjid.
Diyanet merupakan lembaga yang mengelola Hagia Sophia setelah menjadi masjid.
Penolakan CHP, menurut laporan Daily Sabah, 23 Juli 2020, menimbulkan berbagai reaksi.
Wakil Ketua partai berkuasa Turki, Partai Keadilan dan Pembangunan atau Partai AK, Ozlem Zengin mengatakan, Ketua partai oposisi Turki menolaknya dalam rapat di parlemen pada Rabu, 22 Juli.
Zengin mengatakan, ideologi politik tidak seharusnya dicampuradukkan dengan kewajiban agama.
Pemerintah Turki mengundang sekitar 1.500 tamu, dalam dan luar negeri dalam peresmian Hagia Sophia menjadi masjid dan dilanjutkan dengan salat Jumat hari ini, 24 Juli.
Masyarakat internasional terbelah menyikapi Turki yang mengubah status Hagia Sophia dari museum menjadi masjid.
Sebagian besar negara Barat dan negara-negara Arab menolak perubahan status Hagia Sophia.
Bahkan Rusia yang selama ini negara sahabat Turki tidak mendukung perubahan status bangunan warisan Kerajaan Kristen Bizantium itu.
Presiden Turki Recep Tayyib Erdogan mengatakan masalah perubahan status Hagia Sophia merupakan urusan dalam negeri Turki. Tidak seorang pun berhak mencampurinya.
Ini merupakan mimpi terbesar kami ketika kami muda. Kami secara khusus bahagia membuat impian kami menjadi nyata," ujar Erdogan.
