TEMPO.CO, Jakarta - Pegawai federal Amerika Serikat dilarang menggunakan aplikasi TikTok buatan Cina berdasarkan rancangan undang-undang yang disetujui Komisi Senat kemarin, 22 Juli 2020.
Parlemen Amerika mengkhawatirkan keamanan data pribadi pengguna aplikasi video bergerak TikTok.
Komisi Senat Amerika untuk Keamanan Tanah Air dan Urusan Pemerintahan menyetujui RUU itu secara bulat. Selanjutnya, RUU ini akan dibawa ke Senat untuk mendapatkan persetujuan.
Senator Josh Hawley menggagas nama produk legislasi ini sebagai Undang-Undang Tanpa TikTok di peralatan Pemerintah.
TikTok yang terkenal di kalangan remaja Amerika telah menimbulkan kecurigaan para penyelenggara pemerintahan dan anggota parlemen karena mereka khawatir terhadap data pribadi yang akan jatuh ke tangan pejabat pemerintah Beijing.
Kekhawatiran ini beralasan pada undang-undang yang diberlakukan tahun 2017 oleh pemerintah Cina yang mewajibkan semua perusahaan mendukung dan bekerja sama dengan intelijen Cina.
TikTok digunakan untuk membuat tayangan video berdurasi pendek untuk tarian, lip-sync, komedi dan video-video tentang bakat.
Pengguna aktif TikTok di Amerika tahun lalu yang jumlahnya sekitar 60 persen dari 26,5 juta pengguna aktif setiap bulannya berusia 16 hingga 24 tahun.
Awal pekan ini House of Representative melakukan pemungutan suara untuk melarang pegawai federal mengunduh aplikasi pada perangkat yang dikeluarkan pemerintah sebagai bagian dari RUU Kebijakan Pertahanan senilai US$ 741 miliar.
RUU ini mendapat 336 suara dukungan dan 71 suara menolaknya.
Juru bicara TikTok, Jamie Favazza mengatakan pihaknya mempromosikan pengalaman menggunakan aplikasi yang aman yang melindungi privasi pengguna.
"Yang kami tahu jutaan keluarga Amerika menggunakan TikTok untuk hiburan dan ekspresi kreatif, bukan untuk perangkat pemerintah federal."
Beberapa pejabat top di pemerintahan Presiden Donald Trump mengatakan mereka sedang mempertimbangkan larangan secara lebih luas tak hanya pada TikTok tapi juga jaringan aplikasi Cina lainnya.
