Aborsi, Perbudakan, Pornografi Jadi Fokus Kanye West di Pilpres

Reporter:
Editor:

Istman Musaharun Pramadiba

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi rap Kanye West membawa berbagai isu dalam kampanye pertamanya sebagai calon Presiden Amerika, yang mengambil lokasi di Charleston. Ia bahkan menangis saat membicarakan isu-isu tersebut, yang akan ia perhatikan apabila menjadi Presiden Amerika nanti.

    Salah satu isu yang ia bawa adalah masalah perbudakan dan rasisme. Namun, ia membawakan hal tersebut dengan pernyataan yang kontroversial. Kanye West mengatakan bahwa Harriet Tubman, aktivis anti-perbudakan Amerika, tidak pernah benar-benar menyelamatkan budak.

    "Dia tidak benar-benar menyelamatkan budak. Ia hanya memindahkan budak dari satu orang kulit putih ke orang kulit putih lainnya," ujar Kanye West, dikutip dari Reuters, Senin, 20 Juli 2020.

    Selain membawakan masalah perbudakan ke kampanyenya, Kanye West juga menyampaikan rencananya soal masalah aborsi. Ia berjanji akan melegalkan aborsi, namun juga tidak akan menganjurkannya di saat bersamaan. Agar warga Amerika tidak tertarik untuk aborsi, kata Kanye West, ia akan memberikan insentif US$1 juta pada setiap warga yang melahirkan.

    Pada momen dirinya menjelaskan legalisasi aborsi itulah Kanye West menangis. Kanye West berkata, dirinya nyaris tidak ada di dunia karena ibunya sempat menimbang untuk aborsi.

    "Satu-satunya hal yang bisa membebaskan kita adalah dengan mengikuti aturan yang menjanjikan kita surga," ujar Kanye West melanjutkan.

    Isu lain yang ia bawakan adalah masalah pornografi. Uniknya, ketika membicarakan hal ini, Kanye West menyampaikan bahwa tujuan utama ia maju nyapres bukanlah untuk menang, tetapi memberikan pesan kepada warga Amerika. 

    "Kebebasan tidak datang dari mengikuti pemilu. Kebabasan tidak muncul dari mengkonsumsi pornografi. Kebebasan tidak bisa didapat dari memakai narkotika," ujar Kanye West. 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.