Kekayaan Trump Akan Lebih Mudah Diperiksa Usai Pilpres Amerika

Reporter:
Editor:

Istman Musaharun Pramadiba

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden AS Donald Trump dan ibu negara Melania Trump di Gedung Putih, Washington, D.C. untuk merayakan liburan Hari Kemerdekaan AS di Gedung Putih di Washington, AS, 4 Juli 2020. [REUTERS / Carlos Barria]

    Presiden AS Donald Trump dan ibu negara Melania Trump di Gedung Putih, Washington, D.C. untuk merayakan liburan Hari Kemerdekaan AS di Gedung Putih di Washington, AS, 4 Juli 2020. [REUTERS / Carlos Barria]

    TEMPO.CO, Jakarta - Keputusan Pengadilan Mahkamah AS menolak permohonan imunitas Presiden Donald Trump memungkinkan jaksa penuntut memeriksa kekayaannya. Namun, menurut pakar hukum, jaksa  kemungkinan baru akan bisa memeriksa kekayaan Trump usai Pilpres Amerika nanti.

    "Saya yakin pengacara distrik atau jaksa penuntut akan mendapatkan dokumen kekayaan Trump. Tetapi, tidak sekarang. Proses litigasinya bisa memakan waktu berbulan-bulan," ujar professor Cardozo School of Law dan mantan jaksa federal asal New York, Jessica Roth, dikutip dari Channel News Asia, Sabtu, 11 Juli 2020.

    Diberitakan sebelumnya, Trump meminta imunitas terhadap Pengadilan Mahkamah AS agar kekayaannya tidak diperiksa. Menurut dia, Presiden Amerika berhak menolak pemeriksaan harta kekayaan jika diyakini ada agenda politis di balik pemeriksaan tersebut.

    Pemeriksaan itu sendiri bermula dari penyelidikan penggelapan pajak oleh Pengacara Distrik Manhattan, Cyrus Vance. Vance ingin memeriksa laporan kekayaan Trump, termasuk pengembalian pajak, untuk mempermudah investigasinya. Ia memanggil tiga lembaga yang mengurus kekayaan Trump, Mazars, Capital One, dan Deutsche Bank, namun diblok oleh sang inkumben.

    Pengadilan Mahkamah AS berada di pihak Vance. Menurut mereka, aparat hukum berhak memeriksa kekayaan Trump karena tidak ada presiden Amerika yang kebal hukum. Hal itu, menurut Pengadilan Mahkamah AS, sudah dilakukan bertahun-tahun lamanya. Walau begitu, Pengadilan Mahkamah AS mengembalikan kasus tersebut ke pengadilan tingkat rendah untuk litigasi lebih lanjut.

    Pengacara Trump, Jay Sekulow, menganggap putusan Pengadilan Mahkamah AS tak sepenuhnya merugikan Trump. Dengan dibawanya perkara pajak Trump ke pengadilan rendah lagi, dirinya bisa membantu kliennya untuk menghalangi pemeriksaan kekayaan.

    "Trump bisa menghalangi pemeriksaan dengan alasan hal tersebut mengganggu tugasnya sebagai presiden. Dia juga bisa berargumen pemeriksaan mempengaruhi tugas konstitusionalnya," ujar Sekulow.

    Mantan Jaksa Federal Manhattan, Harry Sandick, tidak heran apabila pemeriksaan kekayaan Trump akan dipersulit. Itulah kenapa pemeriksaan diyakini baru berhasil setelah Pilpres Amerika. Namun, ia juga yakin Vance akan mendapatkan apa yang dibutuhkan karena pemeriksaan ditujukan kepada pihak ketiga, bukan Trump.

    "Argumen pemeriksaan akan mengganggu tugas Trump sebagai presiden itu tidak kuat," ujar Sandick

    ISTMAN MP | CHANNEL NEWS ASIA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kue Bulan dalam Festival Tengah Musim Gugur atau Mooncake Festival

    Festival Tengah Musim Gugur disebut juga sebagai Festival Kue Bulan atau Mooncake Festival. Simak lima fakta unik tentang kue bulan...