PBB Sebut Mafia Berjualan APD Kualitas Rendah Kala Pandemi Corona

Reporter:
Editor:

Istman Musaharun Pramadiba

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi vaksin COVID-19 atau virus corona. REUTERS/Dado Ruvic

    Ilustrasi vaksin COVID-19 atau virus corona. REUTERS/Dado Ruvic

    TEMPO.CO, Jakarta - Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mengungkapkan bahwa mafia atau organisasi kriminal ikut berjualan alat pelindung diri (APD) kala pandemi Corona (COVID-19). Namun, apa yang mereka jual adalah APD berkualitas rendah atau yang tidak memenuhi standar medis. Hal tersebut, kata PBB, dilakukan mereka untuk memanfaatkan kebutuhan APD yang mendadak naik.

    "COVID-19 menjadi katalis untuk pasar gelap APD. Kami juga mendapat sejumlah bukti perihal adanya penipuan dan perdagangan ilegal untuk produk medis di bawah standar," ujar laporan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), dikutip dari Reuters, Rabu, 8 Juli 2020.

    Dalam laporan UNODC, salah satu APD sub standar yang banyak dijual oleh organisasi kriminal adalah masker. Sebagaimana diketahui, tidak semua penutup mulut dan hidung bisa melindungi manusia dari penyebaran virus Corona.

    Untuk produk medis selain APD, organisasi kriminal banyak menjual alat tes Corona dan hand sanitizer palsu. Adapun pasar utama organisasi-organisasi kriminal tersebut adalah benua dengan angka kasus Corona tinggi seperti Amerika dan Asia.

    Perihal organisasi kriminal mana saja yang terlibat dalam perdagangan gelap ini, PBB tidak menyampaikan secara detil. Dalam laporannya, mereka hanya menyebutkan nama-nama negara yang tengah menyelidiki kasus perdagangan gelap terkait Corona (COVID-19) seperti Argentina dan Turki.

    "Patut diduga ketika vaksin untuk virus Corona sudah ditemukan, maka fokus organisasi kriminal akan beralih ke perdagangan gelap dan penipuan terkait supplai vaksin Corona," ujar laporan UNODC mengakhiri.

    ISTMAN MP | REUTERS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Anggaran Bansos Rp 31 Triliun untuk 13 Juta Pekerja Bergaji di Bawah Rp 5 Juta

    Airlangga Hartarto memastikan pemberian bansos untuk pekerja bergaji di bawah Rp 5 juta. Sri Mulyani mengatakan anggaran bansos hingga Rp 31 triliun.