Dubes Cina Kecam Inggris Soal UU Keamanan Nasional Hong Kong

Reporter:
Editor:

Budi Riza

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pengunjuk rasa anti UU Keamanan Nasional Hong Kong berdemo pada hari peringatan penyerahan Hong Kong dari Inggris ke Cina, 1 Juli 2020. Ketika ribuan demonstran berkumpul di pusat kota untuk berdemonstrasi tahunan yang menandai hari peringatan penyerahan bekas jajahan Inggris ke Cina di 1997, polisi anti huru hara menggunakan semprotan merica untuk melakukan penangkapan, sementara toko-toko dan satu stasiun metro tutup. [REUTERS / Tyrone Siu]

    Pengunjuk rasa anti UU Keamanan Nasional Hong Kong berdemo pada hari peringatan penyerahan Hong Kong dari Inggris ke Cina, 1 Juli 2020. Ketika ribuan demonstran berkumpul di pusat kota untuk berdemonstrasi tahunan yang menandai hari peringatan penyerahan bekas jajahan Inggris ke Cina di 1997, polisi anti huru hara menggunakan semprotan merica untuk melakukan penangkapan, sementara toko-toko dan satu stasiun metro tutup. [REUTERS / Tyrone Siu]

    TEMPO.CO, London – Duta Besar Cina untuk Inggris, Liu Xiaoming, menuding pemerintah Inggris melakukan gangguan serius terkait protes atas penerapan undang-undang keamanan nasional di Hong Kong.

    Selama ini, Inggris telah menegaskan Cina melakukan pelanggaran jelas dan serius terhadap Deklarasi Bersama 1984 dengan menerapkan UU keamanan nasional Hong Kong buatan Beijing itu.

    Ini membuat Inggris akan menawarkan status kewarganegaraan kepada sekitar tiga juta penduduk Hong Kong.

    “Pemerintah Inggris terus-menerus membuat pernyataan tidak bertanggung jawab dalam urusan Hong Kong,” kata Liu Xiaoming kepada media dalam jumpa pers online seperti dilansir Reuters pada Senin, 6 Juli 2020.

    Soal tawaran status kewarganegaraan tadi, Liu mengatakan,”Itu adalah tindakan pelanggaran berat terhadap urusan internal Cina.’

    Cina menerapkan UU ini dengan alasan untuk meredam aksi kekerasan yang kerap terjadi selama demonstrasi di Hong Kong sejak Juni 2019.

    Sebaliknya, warga Hong Kong dan diplomat Barat menilai UU itu hanya akan menekan kebebasan berekspresi dan demokrasi seperti dilansir Channel News Asia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.