TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Transportasi India Nitin Gadkari mengatakan pada Rabu bahwa India tidak akan mengizinkan perusahaan Cina untuk berpartisipasi dalam proyek jalan tol, termasuk proyek joint venture, di tengah memanasnya sengketa perbatasan India-Cina.
Gadakri juga mengatakan pemerintah memastikan bahwa investor Cina tidak akan berminat menanam modal di berbagai sektor seperti Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), menurut laporan surat kabar India, The Hindu, 1 Juli 2020.
Pernyataan menteri senior itu muncul di tengah kebuntuan perundingan antara India dan Cina di Ladakh setelah bentrokan fisik antartentara perbatasan yang menewaskan 20 personel Angkatan Darat India bulan lalu.
Di tengah meningkatnya ketegangan, pemerintah India pada hari Senin melarang 59 aplikasi, sebagian besar memiliki hubungan Cina, mengutip ancaman terhadap keamanan nasional.
"Kami tidak akan memberikan izin kepada usaha joint venture yang memiliki mitra Cina untuk pembangunan jalan. Kami telah mengambil sikap tegas bahwa jika mereka (perusahaan Cina) datang melalui joint venture di negara kami, kami tidak akan mengizinkannya," kata Gadkari kepada PTI.
Menteri Transportasi Jalan Raya, Jalan Tol dan UMKM itu mengatakan akan mengeluarkan kebijakan yang melarang perusahaan Cina sekaligus memberikan kelonggaran bagi perusahaan India memperluas kriteria kelayakan mereka untuk berpartisipasi dalam proyek jalan raya dan tol.
Saat ini hanya beberapa proyek yang dilakukan lebih awal yang melibatkan beberapa perusahaan mitra dari Cina. Ketika ditanya tentang ini, menteri transportasi mengatakan bahwa keputusan baru akan diimplementasikan dalam tender saat ini dan masa depan.
Sehubungan dengan tender yang ada dan penawaran masa depan, Gadkari mengatakan rebidding akan dilakukan untuk joint venture mitra Cina dalam proyek yang sudah berjalan.
"Kami telah mengambil keputusan untuk melonggarkan norma bagi perusahaan kami untuk memastikan bahwa mereka memenuhi syarat dalam penawaran dalam proyek-proyek besar. Saya telah mengarahkan Sekretaris Jalan Raya (Giridhar Aramane) dan Ketua NHAI (SS Sandhu) untuk mengadakan pertemuan untuk merelaksasi norma teknis dan keuangan sehingga perusahaan kami dapat memenuhi syarat untuk bekerja," katanya.
Gadkari mengatakan jika seorang kontraktor dapat memenuhi syarat untuk proyek kecil, mereka juga dapat memenuhi syarat untuk proyek besar. "Norma konstruksi tidak bagus jadi saya minta untuk mengubahnya. Kami mengubahnya sehingga kami dapat mendorong perusahaan India," ujarnya.
Menurut dia, norma kualifikasi untuk proyek sedang dirasionalisasi untuk memastikan perusahaan India tidak perlu masuk ke dalam pakta dengan mitra asing untuk mengambil proyek.
"Bahkan jika kita harus terlibat joint venture dengan perusahaan asing di bidang teknologi, konsultasi atau desain, kita tidak akan mengizinkan orang Cina," kata Gadkari.
Menanggapi hal ini, Kementerian Perdagangan Cina telah meminta New Delhi untuk memperbaiki tindakan diskriminatif terhadap perusahaan-perusahaan Cina.
Menurut juru bicara kementerian, Gao Feng, Cina belum mengadopsi tindakan pembatasan atau diskriminatif terhadap produk dan layanan India, dan menambahkan tindakan India melanggar aturan WTO, Sputniknews melaporkan.
Pada hari yang sama, Perdana Menteri Narendra Modi membuat langkah simbolis dengan berhenti dari aplikasi microblogging media sosial Cina, Weibo, dua hari setelah India melarang 59 Aplikasi Cina.
Perintah oleh Kementerian Dalam Negeri menyarankan bahwa langkah itu akan melindungi kedaulatan dunia maya dan melindungi kepentingan puluhan juta pengguna ponsel dan internet India.
India dan Cina telah lama terlibat dalam konflik perbatasan karena tidak adanya perbatasan yang ditandai, dan hanya memiliki Line of Actual Control (LAC) untuk menandai wilayah masing-masing di Himalaya sejak perang perbatasan pada tahun 1962.
Ketegangan baru-baru ini memburuk akibat serangkaian bentrokan yang dimulai pada bulan Mei.
Bentrokan terakhir terjadi pada 15 Juni dan menyebabkan 20 tentara India tewas, sementara media India mengklaim dua kali lipat tentara Cina tewas meski Beijing membantah laporan ini.
