![Pengunjuk rasa anti UU Keamanan Nasional Hong Kong berdemo pada hari peringatan penyerahan Hong Kong dari Inggris ke Cina, 1 Juli 2020. Ketika ribuan demonstran berkumpul di pusat kota untuk berdemonstrasi tahunan yang menandai hari peringatan penyerahan bekas jajahan Inggris ke Cina di 1997, polisi anti huru hara menggunakan semprotan merica untuk melakukan penangkapan, sementara toko-toko dan satu stasiun metro tutup. [REUTERS / Tyrone Siu]](https://statik.tempo.co/data/2020/07/01/id_949417/949417_720.jpg)
TEMPO.CO, Jakarta - Taiwan membuka kantor khusus untuk membantu orang-orang yang melarikan diri dari Hong Kong pada Rabu setelah Cina memberlakukan UU Keamanan Nasional Hong Kong.
Undang-undang kontroversial yang mulai berlaku pada Rabu akan menindak separatisme, subversi, terorisme, dan kolusi dengan pasukan asing, dengan ancaman seumur hidup penjara.
Undang-undang tersebut secara luas dikecam di Taiwan. Sekitar 200 orang dari Hong Kong telah melarikan diri ke Taiwan sejak protes pro-demokrasi dimulai tahun lalu, kata kelompok HAM, dikutip dari Reuters, 1 Juli 2020.
Taiwan membuka kantor layanan pelarian Hong Kong di pusat kota Taipei pada peringatan kembalinya Hong Kong, bekas jajahan Inggris, ke pemerintahan Cina pada 1997.
Pembukaan kantor menunjukkan itikad Taiwan untuk membantu warga Hong Kong, kata Chen Ming-tong, Menteri Dewan Kebijakan Taiwan untuk Cina Daratan (Mainland Affairs Council).
"Ini adalah tonggak penting bagi pemerintah untuk lebih mendukung demokrasi dan kebebasan di Hong Kong," kata Chen.
Kantor tersebut akan memberikan konsultasi dan bantuan kepada warga negara Hong Kong di Taiwan untuk studi, pekerjaan, investasi, kewirausahaan, imigrasi, dan residensi, serta untuk perusahaan multinasional dan perusahaan internasional yang pindah ke Taiwan, menurut Taiwan News.
Selain itu, kantor tersebut juga akan mengelola hal-hal yang berkaitan dengan bantuan dan perawatan kemanusiaan untuk warga Hong Kong berdasarkan pertimbangan keamanan nasional, sesuai dengan hukum dan peraturan yang ada, dan melalui kemitraan publik-swasta.
Taiwan bersama demonstran Hong Kong telah memprotes kebijakan pemerintah pusat Cina.
Pada bulan Mei, Presiden Tsai Ing-wen berjanji untuk membantu orang-orang Hong Kong yang melarikan diri dari kendali Cina.
Chen memperingatkan Beijing bertujuan untuk menargetkan orang-orang di negara lain dengan undang-undang keamanan nasional, termasuk penduduk tetap dan tidak tetap Hong Kong.
"Undang-undang tidak hanya menargetkan penduduk di Hong Kong. UU itu juga perintah yang dikeluarkan oleh Kekaisaran Langit untuk orang-orang di seluruh dunia," katanya merujuk pada pemerintah Cina.
Menteri Dewan Kebijakan Taiwan untuk Cina Daratan (MAC) Chen Ming-tong berbicara kepada pers, 1 Juli 2020.[Taiwan News]
Undang-undang tersebut menciptakan peluang untuk memperoleh para ahli dan modal dari Hong Kong, kata Chen, meskipun pihak berwenang akan secara ketat menyelidiki apakah ada uang Cina yang terlibat dalam masuknya modal dari para pelarian.
"Kami juga menyambut perusahaan multinasional untuk memindahkan kantor pusat mereka di sini," katanya, seraya menambahkan bahwa Taiwan sedang meninjau peraturannya.
Beijing sendiri telah membantah meredam kebebasan Hong Kong dan mengutuk rencana Taiwan untuk membantu orang di sana.
Pada hari Selasa, Kantor Urusan Taiwan-Cina mengatakan undang-undang baru itu akan memotong campur tangan Taiwan di Hong Kong.
Chen menolak menyebutkan berapa banyak orang yang diharapkan atau jumlah pemohon dari Hong Kong yang telah diterima. Wakil Chen, Chiu Chui-Cheng, mengatakan kantor baru akan memiliki sekitar 24 staf dengan 20 hotline telepon, dan para pejabat mengaku telah menerima banyak panggilan.
Para pelarian Hong Kong yang datang ke Taiwan harus melakukannya secara legal, tambah Chiu.
