Rolling Stones Ogah Trump Pakai Lagunya Kembali Saat Kampanye

Reporter:
Editor:

Istman Musaharun Pramadiba

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Penyanyi Mick Jagger tampil selama pertunjukan tur Rolling Stones `Tour No Filter` di Soldier Field di Chicago, Illinois, AS, 21 Juni 2019 REUTERS/Daniel Acker

    Penyanyi Mick Jagger tampil selama pertunjukan tur Rolling Stones `Tour No Filter` di Soldier Field di Chicago, Illinois, AS, 21 Juni 2019 REUTERS/Daniel Acker

    TEMPO.CO, Jakarta - Band rock asal Inggris, Rolling Stones, belum menyerah mencegah Presiden Amerika Donald Trump menggunakan lagu-lagunya saat kampanye. Sabtu pekan lalu, mereka menyatakan telah menugaskan BMI, manajemen lisensi musik, untuk terus memantau lagu-lagu Rolling Stones apa saja yang akan dipakai dalam event politik.

    Jika ada yang tertangkap basah menggunakan lagu Rolling Stones dalam event politik tanpa sepengetahuan manajemen, band itu memastikan langkah penuntutan akan diambil. Tidak ada pengecualian untuk Donald Trump.

    "Ini bisa menjadi terakhir kalinya Donald Trump menggunakan musik Rolling Stones," ujar manajemen Rolling Stones dalam keterangan resminya, sebagaimana dikutip dari Reuters, Senin, 29 Juni 2020.

    Sebelumnya, Rolling Stones sudah pernah memperingatkan Trump secara formal untuk tidak menggunakan musik-musik mereka dalam kampanye. Namun, Trump membandel dan hal itu lah yang mendorong mereka menugaskan BMI untuk memastikan Trump patuh.

    BMI sendiri, menurut manajemen Rolling Stones, sudah mengabari tim sukses Trump soal konsekuensi hukum apabila ia membandel. Hal itu mengingat Trump sudah memulai lagi kampanyenya dan Pilpres Amerika sudah kian dekat.

    Direktur Eksekutif dari BMI, Jodie Thomas, melengkapi pernyataan manajemen Rolling Stones dengan mengatakan bahwa masih sering ada kesalahpahaman soal lisensi musik dan lisensi entitas politik. Alhasil banyak politisi yang dengan sengaja atau tanpa sengaja menggunakan musik populer untuk kampanye yang sesungguhnya tak diperbolehkan apabila tanpa izin.

    "Banyak acara politik dan demonstrasi sering diadakan di tempat-tempat yang biasanya tidak memerlukan lisensi musik, seperti hangar bandara atau bidang komunitas, Namun, lisensi entitas politik memastikan bahwa di mana pun kampanye dilkukan, itu harus sesuai dengan undang-undang hak cipta," ujar Jodie Thomas.

    Ditanyai apakah tim sukses Trump memiliki lisensi entitas politik, BMI membenarkan. Di atas kertas, Trump memiliki akses terhadap semua musik yang ada di dalam daftar repertoire BMI. Namun, hal itu bisa dikecualikan apabila pemilik hak cipta melarangnya.

    ADITYO NUGROHO | ISTMAN MP | REUTERS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    5 Catatan Larangan Pemakaian Kantong Plastik di DKI Jakarta

    Pergub DKI Jakarta tentang larangan pemakaian kantong plastik berlaku 1 Juli 2020. Ada sejumlah sanksi denda dan pencabutan izin usaha bila melanggar.