George Floyd Jadi Nama Legislasi Reformasi Kepolisian Amerika

Reporter:
Editor:

Istman Musaharun Pramadiba

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua DPR Nancy Pelosi bersama beberapa anggota Kongres AS dari Partai Demokrat berlutut di gedung Kongres AS, Washington, AS, Senin, 8 Juni 2020. Aksi Nancy Pelosi bersama sejumlah tokoh Partai Demokrat itu dilakukan untuk memberikan penghormatan kepada George Floyd. REUTERS/Jonathan Ernst

    Ketua DPR Nancy Pelosi bersama beberapa anggota Kongres AS dari Partai Demokrat berlutut di gedung Kongres AS, Washington, AS, Senin, 8 Juni 2020. Aksi Nancy Pelosi bersama sejumlah tokoh Partai Demokrat itu dilakukan untuk memberikan penghormatan kepada George Floyd. REUTERS/Jonathan Ernst

    TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat Amerika telah meloloskan rancangan legislasi terbaru terkait reformasi Kepolisian. Dikutip dari Reuters, rancangan legislasi tersebut lolos dengan perolehan suara 236-181 di mana 236, mayoritas, diwakili suara Partai Demokrat.

    Demokrat, selaku penyusun legislasi tersebut, menamainya sebagai George Floyd Justice in Policing Act. Nama George Floyd dipilih karena reformasi terjadi akibat peristawa nahas yang menimpanya. Sebagaimana diketahui, Floyd adalah warga kulit hitam Minneapolis yang tewas kehabisan nafas karena ditindih kepolisian setempat.

    "Saya yakin bahwa masyarakat tidak akan menerima jika kami tidak mengambil tindakan," ujar Ketua DPR Amerika, Nancy Pelosi, pada hari Kamis kemarin waktu Amerika, 25 Juni 2020.

    Nancy Pelosi mengakui bahwa rancangan legislasi yang dibuat Demokrat ini belum tentu akan sepenuhnya lolos. Perlawanan dari kubu Republikan dan administrasi Presiden Donald Trump masih kuat. Trump, misalnya, mengancam akan menggunakan hak veto untuk rancangan legislasi Demokrat.

    Kubu Repubikan, yang menguasai Senat, jika diragukan akan mendukung rancangan legislasi buatan parlemen. Hal itu dikarenakan Republikan sudah membuat rancangan reformasinya sendiri yang ditolak di parlemen.

    Rancangan Demokrat dan Republikan berbeda dalam hal pendekatan walau premis dasarnya sama. Misalnya, di saat rancangan Demokrat menegaskan perlunya perubahan legal dan kebijakan soal kekerasan oleh Kepolisian, rancangan Partai Republik menekankan pada pencegahan.

    Contoh lain, aturan rancangan Partai Demokrat memperbolehkan korban kekerasan oleh Kepolisian Amerika untuk menuntut langsung Kepolisian terkait. Pada rancangan Partai Republik, hal tersebut tidak diatur.

    "Orang-orang bertanya, apakah kami bisa berkompromi. Bayangkan, mereka hanya membatasi pencekikan, kami melarang pencekikan. Komprominya bagaimana? Mau membatasi jumlahnya? Tidak akan," ujar Pelosi.

    Menanggapi pernyataan Pelosi, senator Republikan, Tim Scott, juga ragu kompromi akan terjadi. Ia bahkan menilai Demokrat mempolitisasi isu rasial, bukannya mencari solusi. "Akan ada darah di tangan Demokrat," ujarnya.

    ISTMAN MP | REUTERS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tujuh Mitos Tentang Garam dan Bagaimana Cara Mensiasatinya

    Tidak makan garam bukan berarti tubuh kita tambah sehat. Ada sejumlah makanan dan obat yang kandungan garamnya meningkatkan risiko serangan jantung.