Trump Mau Kriminalisasi Pembakaran Bendera Amerika Serikat

Presiden AS Donald Trump menunjuk ke kerumunan ketika ia memasuki gedung kampanye pemilu pertamanya dalam beberapa bulan di tengah wabah penyakit virus corona, di BOK Center di Tulsa, Oklahoma, AS, 20 Juni 2020.[REUTERS / Leah Millis]

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Donald Trump meminta agar undang-undang kriminalisasi pembakaran bendera Amerika Serikat diloloskan ketika dia berpidato selama kampanye di Tulsa, Oklahoma, merespons aksi protes Black Lives Matter.

"Malam ini, kita tahu radikal kiri di Portland, Oregon, merobohkan patung George Washington, dan membungkusnya dengan bendera Amerika, dan membakar bendera Amerika. Demokrat! Semua Demokrat!" kata Trump kepada para pendukungnya yang berkumpul di stadion yang setengah terisi pada Sabtu, seperti dilaporkan CNN, 21 Juni 2020.

"Dan kalian tahu, kita harus melakukan sesuatu, Tuan Senator, kita memiliki dua senator besar, kita harus membuat undang-undang bahwa jika Anda membakar bendera Amerika, Anda masuk penjara selama satu tahun," lanjut Trump, beralih ke Senator Oklahoma Jim Inhofe dan James Lankford. "Jim dan James, kalian tahu kita harus melakukannya. Kalian tahu, mereka berbicara tentang kebebasan berpendapat, dan saya percaya pada kebebasan berpendapat. Tapi membakar bendera itu pelecehan."

Trump mengatakan kepada gubernur pada panggilan telepon awal bulan ini bahwa ia berpikir putusan Mahkamah Agung bahwa pembakaran bendera yang dilindungi sebagai kebebasan berbicara harus ditinjau kembali, menyebut tindakan itu sebagai "aib."

"Kita memiliki pengadilan yang berbeda dan saya pikir sudah saatnya kita meninjau kembali. Karena ketika saya melihat bendera dibakar, mereka ingin merangkak tiang bendera di Washington dan mencoba membakar bendera tetapi kami menghentikannya," kata Trump kepada gubernur.

Membakar bendera Amerika Serikat bukanlah tindakan ilegal, menurut The Hill.

Dalam kasus 1989 Texas v. Johnson, Mahkamah Agung memutuskan dalam keputusan 5-4 bahwa tindakan membakar bendera Amerika Serikat dilindungi kebebasan berpendapat secara konstitusional berdasarkan Amandemen Pertama.

Presiden telah mengusulkan undang-undang serupa di masa lalu. Namun, usulan Trump muncul kembali baru-baru ini setelah beberapa demonstran yang memprotes kematian George Floyd terlihat membakar bendera Amerika Serikat.






Tuntut Hillary Clinton Tanpa Bukti, Trump dan Pengacaranya Didenda Rp14 M

10 hari lalu

Tuntut Hillary Clinton Tanpa Bukti, Trump dan Pengacaranya Didenda Rp14 M

Donald Trump dan pengacaranya dihukum denda Rp14 miliar karena tanpa bukti menuntut Hillary Clinton


Partai Republik Minta Daftar Orang yang Pernah ke Rumah Joe Biden

14 hari lalu

Partai Republik Minta Daftar Orang yang Pernah ke Rumah Joe Biden

Buntut dari temuan sejumlah dokumen negara di rumah Joe Biden, politikus Partai Republik meminta data siapa saja yang pernah ke rumah itu.


Hakim Menolak Permintaan Trump Agar Tuduhan Perkosaan pada Jean Carroll Dibatalkan

16 hari lalu

Hakim Menolak Permintaan Trump Agar Tuduhan Perkosaan pada Jean Carroll Dibatalkan

Carroll menuding Trump telah melakukan pencemaran nama baik dan penyerangan, setelah Trump menyangkal telah melakukan perkosaan padanya


Tak Hanya Trump, Biden Ternyata Juga Menyimpan Dokumen Rahasia Negara

19 hari lalu

Tak Hanya Trump, Biden Ternyata Juga Menyimpan Dokumen Rahasia Negara

Lembaga yang didirikan Joe Biden saat menjabat wakil presiden AS era Obama ternyata menyimpan sejumlah dokumen rahasia milik negara


DPR AS Gagal Pilih Ketua, Partai Republik Tak Kompak Dukung Sekutu Trump

25 hari lalu

DPR AS Gagal Pilih Ketua, Partai Republik Tak Kompak Dukung Sekutu Trump

Partai Republik belum satu suara dalam memilih ketua DPR AS , karena sebuah faksi bertahan menentang kandidat unggulan Trump, McCarthy


Anggota DPR dari Demokrat Ungkap 'Penggelapan' Pajak Trump

30 hari lalu

Anggota DPR dari Demokrat Ungkap 'Penggelapan' Pajak Trump

Anggota Partai Demokrat di Kongres merilis catatan pajak Donald Trump selama enam tahun kepada publik, mengungkapkan dokumen yang lama dirahasiakan


Perusahaan Donald Trump Terbukti Gelapkan Pajak, Didenda Rp24 M

54 hari lalu

Perusahaan Donald Trump Terbukti Gelapkan Pajak, Didenda Rp24 M

Perusahaan real estat milik Donald Trump divonis bersalah karena melakukan skema kriminal selama 15 tahun untuk menipu otoritas pajak.


Elon Musk Menyebut Penangguhan Akun Twitter Donald Trump adalah Kesalahan Besar

26 November 2022

Elon Musk Menyebut Penangguhan Akun Twitter Donald Trump adalah Kesalahan Besar

Elon Musk mengatakan Twitter memperbaiki kesalahan besar dalam menangguhkan akun Donald Trump. Trump tidak akan menggunakan Twitter lagi.


Elon Musk Aktifkan Akun Twitternya, Trump: Saya Tidak Tertarik!

20 November 2022

Elon Musk Aktifkan Akun Twitternya, Trump: Saya Tidak Tertarik!

Donald Trump mengatakan dia tidak tertarik untuk kembali ke Twitter, meski Elon Musk telah mengaktifkan kembali akunnya


Elon Musk Pulihkan Akun Twitter Donald Trump Setelah Jajak Pendapat Pribadi

20 November 2022

Elon Musk Pulihkan Akun Twitter Donald Trump Setelah Jajak Pendapat Pribadi

Elon Musk menyebut keputusan itu berdasarkan hasil jajak pendapat Twitter pribadinya.