Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Trump Tanda Tangani RUU untuk Menekan Cina Soal Etnis Uighur

image-gnews
Presiden Amerika Serikat Donald Trump saat mengikuti pertemuan dengan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong di Istana di Singapura, 11 Juni 2018. REUTERS/Jonathan Ernst
Presiden Amerika Serikat Donald Trump saat mengikuti pertemuan dengan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong di Istana di Singapura, 11 Juni 2018. REUTERS/Jonathan Ernst
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Cina mengancam akan membalas setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Rabu, 17 Juni 2020, menanda-tangani seruan untuk menjatuhkan saksi terkait penindasan etnis Uighur di Cina.

RUU untuk menjatuhkan sanksi tersebut ditujukan untuk mengirimkan pesan tegas ke Cina soal HAM. Sanksi bakal dijatuhkan kepada mereka yang dianggap bertanggung jawab atas penindasan umat Muslim minoritas Cina. RUU tersebut lolos dengan hanya satu suara ‘tidak’.

Massa dari Aliansi Peduli Muslim Uighur saat melakukan aksi solidaritas di depan Kedutaan Besar Republik Rakyat Cina di Kuningan, Jakarta, Jumat, 27 Desember 2019. Dugaan persekusi dan diskriminasi terhadap etnis Muslim Uighur di wilayah Xinjiang telah berlangsung lama. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

PBB memperkirakan lebih dari satu juta umat Muslim suku Uighur telah ditahan di kamp-kamp di kawasan Xinjiang, Cina. Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat menuding pejabat Cina sudah melakukan kekerasan terhadap kelompok minoritas tersebut dan berusaha menghapus budaya serta agama mereka.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Cina yang menyangkal sudah memberikan perlakuan yang salah kepada etnis Uighur, marah dengan penanda-tanganan RUU itu dan menyebut pelanggaran HAM di Xinjiang adalah sebuah fitnah dan sebuah serangan jahat terhadap Cina.

“Kami sekali lagi mendesak Amerika Serikat untuk segera memperbaiki kesalahan ini dan berhenti menggunakan Xinjiang untuk mencampuri kepentingan dan urusan dalam negeri Cina. Jika tidak, Cina akan mengambil langkah-langkah dan semua konsekuensi yang muncul menjadi beban Amerika Serikat,” demikian keterangan Kementerian Luar Negeri Cina, seperti dikutip dari reuters.com.

Cina dan Amerika Serikat bukan pertama kali ini berselisih faham. Sebelumnya kedua negara juga silang pendapat soal penanganan pandemik virus corona dan meributkan dukungan Amerika Serikat terhadap Taiwan, yang diklaim Beijing bagian dari negara itu. Salah satu eksil etnis Uighur berterima kasih kepada Trump yang mau menyetujui RUU penjatuhan sanksi ke Cina tersebut karena itu sama seperti memberikan harapan pada etnis Uighur yang sedang putus asa.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Rusia Minta Ada Cara Baru untuk Atasi Masalah di Semenanjung Korea

1 jam lalu

Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un mengunjungi Vladivostok dan mengunjungi berbagai lokasi, termasuk Universitas Federal Timur Jauh, Akuarium Primorsky, dan Pabrik Bio-Feed Arnika, selama kunjungannya ke Rusia pada 17 September 2023, dalam gambar yang dirilis oleh Kantor Berita Pusat Korea pada tanggal 18 September 2023. Dalam kunjungannya Kim Jong Un juga memeriksa pabrik jet tempur Rusia yang berada di bawah sanksi Barat, pembom strategis berkemampuan nuklir, rudal hipersonik, dan kapal perang pekan lalu. KCNA via REUTERS
Rusia Minta Ada Cara Baru untuk Atasi Masalah di Semenanjung Korea

Rusia juga menuduh Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya telah menaikkan ketegangan militer di kawasan Asia dan berupaya mencekik Korea Utara.


Thailand Berencana Legalisasi Kasino untuk Tingkatkan Pemasukan dan Lapangan Kerja

8 jam lalu

Ilustrasi Kasino. AFP
Thailand Berencana Legalisasi Kasino untuk Tingkatkan Pemasukan dan Lapangan Kerja

Perdana Menteri Thailand Srettha Thavisin mengatakan jika disahkan oleh parlemen, undang-undang kasino akan menghasilkan lebih banyak lapangan kerja


Israel Wajib Patuhi Resolusi Dewan Keamanan PBB Soal Gaza, Ini Sanksi Bila Melanggar

2 hari lalu

Anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa berdiri mengheningkan cipta, untuk menghormati para korban serangan di tempat konser Balai Kota Crocus di Moskow, pada hari pemungutan suara mengenai resolusi Gaza yang menuntut gencatan senjata segera selama bulan Ramadan yang mengarah ke gencatan senjata permanen.  gencatan senjata berkelanjutan, dan pembebasan semua sandera segera dan tanpa syarat, di markas besar PBB di New York City, AS, 25 Maret 2024. REUTERS/Andrew Kelly
Israel Wajib Patuhi Resolusi Dewan Keamanan PBB Soal Gaza, Ini Sanksi Bila Melanggar

Resolusi Dewan Keamanan PBB mengikat semua negara anggota PBB, termasuk Israel


Menanti Senat dan Raja, Thailand Selangkah Lagi Melegalkan Pernikahan Sesama Jenis

2 hari lalu

Komunitas LGBT Thailand berpartisipasi dalam Parade Hari Kebebasan Gay di Bangkok, Thailand, 29 November 2018. REUTERS/Soe Zeya Tun
Menanti Senat dan Raja, Thailand Selangkah Lagi Melegalkan Pernikahan Sesama Jenis

Parlemen Thailand dengan suara bulat menyetujui rancangan undang-undang yang melegalkan pernikahan sesama jenis


Pertamina Tindak Tegas SPBU Gunakan Alat Tidak Standar

6 hari lalu

Pertamina Tindak Tegas SPBU Gunakan Alat Tidak Standar

Sanksi yang diberikan oleh Pertamina kepada SPBU sesuai dengan yang tertera dalam kontrak perjanjian antara Pertamina dengan SPBU


Apa Sanksi Pidana bagi Anggota KPU yang Terlambat Mengumumkan Hasil Pemilu 2024?

14 hari lalu

Suasana rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat nasional Provinsi Bengkulu di Gedung KPU, Jakarta, Kamis 14 Maret 2024. KPU RI menargetkan rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat nasional akan selesai sebelum 20 Maret 2024.  TEMPO/Subekti.
Apa Sanksi Pidana bagi Anggota KPU yang Terlambat Mengumumkan Hasil Pemilu 2024?

Bawaslu mengingatkan jika hasil Pemilu 2024 tak diumumkan atau terlambat dipublikasikan, anggota KPU akan diancam pidana. Apa pidananya?


Belajar dari Insiden Pilot Batik Air Ketiduran: Cuti Melahirkan Penting Juga Bagi Suami

15 hari lalu

Ilustrasi Batik Air. TEMPO/Tony Hartawan
Belajar dari Insiden Pilot Batik Air Ketiduran: Cuti Melahirkan Penting Juga Bagi Suami

Bercermin dari kasus pilot Batik Air ketiduran karena lelah bantu istri yang baru melahirkan, RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak harus segera disahkan.


Apa yang Terjadi jika Tidak Melaporkan SPT Tahunan?

19 hari lalu

Pegawai membantu Wajib Pajak yang hendak melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga, Jumat 31 Maret 2023. Seluruh warga negara Indonesia yang sudah memiliki nomor pokok wajib pajak diwajibkan untuk melaporkan SPT pajak adapun deadline penyampaian SPT wajib pajak orang pribadi akan berakhir hari ini, Jumat (31/3/2023). Tempo/Tony Hartawan
Apa yang Terjadi jika Tidak Melaporkan SPT Tahunan?

SPT Tahunan adalah alat yang digunakan oleh setiap wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak.


Pejabat Cina Sebut Islam Perlu Lalui Proses Sinifikasi di Xinjiang

21 hari lalu

Presiden Xi Jinping mengunjungi sebuah masjid di kota Urumqi, Xinjiang, pada tahun 2014. [Xinhua / Reuters]
Pejabat Cina Sebut Islam Perlu Lalui Proses Sinifikasi di Xinjiang

Pejabat Partai Komunis Cina mengatakan Islam di wilayah Xinjiang perlu melalui proses "Sinifikasi".


Apa Sanksi Jika Menunggak Iuran BPJS Kesehatan? Ini Besaran Dendanya

23 hari lalu

Petugas melayani peserta BPJS Kesehatan di kantor cabang Proklamasi, Jakarta.
Apa Sanksi Jika Menunggak Iuran BPJS Kesehatan? Ini Besaran Dendanya

Peserta program JKN wajib membayar iuran bulanan kepada BPJS Kesehatan. Lantas, apa sanksi jika menunggak iuran BPJS Kesehatan?