TEMPO.CO, Jakarta - Ketika Korea Utara mengungkapkan telah menolak tawaran Korea Selatan untuk mengirim utusan khusus ke Pyongyang, muncul spekulasi jalur komunikasi apa yang tetap terbuka setelah Korut memotong saluran komunikasi ke tetangganya.
Kantor Berita Pusat Korea Utara, Korean Central News Agency, mengatakan Presiden Moon Jae-in menawarkan untuk mengirim utusan khusus kepada pemimpin Korea Utara Kim Jong-un pada Senin, tetapi saudari Kim Jong Un, Kim Yo-jong, dengan datar menolak tawaran itu sebagai "proposal yang tidak bijaksana".
Baik Korea Utara dan Korea Selatan tidak mengungkapkan melalui jalur mana tawaran itu disampaikan, tetapi konfirmasi Korea Utara tentang interaksi tersebut menyoroti hotline antara lembaga mata-mata mereka, yang bisa beroperasi untuk komunikasi di belakang layar, menurut laporan Yonhap, 17 Juni 2020.
Korea Utara memutus saluran telepon lain dengan Korea Selatan, termasuk penghubung resmi mereka dan jalur militer pekan lalu karena marah atas selebaran anti-Pyongyang yang dikirim melintasi perbatasan oleh para aktivis di Korea Selatan.
Korea Utara meledakan kantor penghubung antara Korea Utara dengan Korea Selatan di kota perbatasan Kaesong, Korea Utara, 16 Juni 2020. Korea Utara murka karena Korea Selatan dianggap gagal menghukum para pembelot anti Pyongyang yang menyebarkan brosur-brosur propaganda ke dalam wilayah Korea Utara. KCNA via REUTERS
Korut menutup saluran kantor penghubung bersama antar-Korea, jalur komunikasi laut Timur dan Barat militer, jalur komunikasi uji coba antar-Korea dan hotline para pemimpin mereka.
Tidak disebutkan tentang hotline antara Badan Intelijen Nasional Korea Selatan dan Departemen Front Bersatu Korea Utara yang menangani masalah antar-Korea, meskipun pihak berwenang menolak untuk mengkonfirmasi apakah itu berfungsi.
Sarana komunikasi rahasia dibentuk setelah pertemuan puncak antar-Korea pertama kali antara Presiden Kim Dae-jung dan mantan pemimpin Korea Utara Kim Jong-il pada tahun 2000.
Saluran itu tidak digunakan ketika hubungan antara Seoul dan Pyongyang tetap dingin selama pemerintahan konservatif sebelumnya tetapi dilaporkan dipulihkan pada 2018, ketika mereka mengatur pengiriman delegasi Korea Utara ke Olimpiade PyeongChang.
Pada hari Rabu, kantor kepresidenan Korea Selatan menyatakan penyesalan atas pengungkapan sepihak Korea Utara atas tawaran Korea Selatan dan meminta Pyongyang untuk memiliki etika.
