Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jacinda Ardern Frustasi Gajinya Belum Dipotong untuk Krisis Covid

image-gnews
Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern selama konferensi pers peringatan setahun teror penembakan di masjid Christchurch, Selandia Baru, 13 Maret 2020.[REUTERS]
Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern selama konferensi pers peringatan setahun teror penembakan di masjid Christchurch, Selandia Baru, 13 Maret 2020.[REUTERS]
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern mengaku frustasi karena dirinya dan anggota parlemen masih digaji penuh setelah dua bulan janji pemotongan gaji untuk membantu krisis Covid-19.

"Pemotongan gaji masih akan terjadi dan akan diajukan selama enam bulan. Yang membuat saya frustrasi adalah berapa lama waktu yang dibutuhkan," kata Ardern.

Di tengah-tengah lockdown Selandia Baru pada pertengahan April, perdana menteri dari Partai Buruh itu mengumumkan gaji dirinya, menteri pemerintah, dan pegawai negeri sipil, akan dipotong 20 persen selama enam bulan.

Dikutip dari New Zealand Herald, 16 Juni 2020, dua bulan setelah Ardern berjanji anggota parlemen akan mengambil pemotongan gaji terkait Covid-19 untuk menunjukkan solidaritas, mereka semua terus menerima pembayaran penuh.

Namun, pemotongan tidak akan dimulai sampai 9 Juli dan Otoritas Remunerasi mengatakan proses birokrasi seputar pemotongan gaji rumit dan panjang, dan harus melalui undang-undang.

Karena cara pembayaran para anggota parlemen, Otoritas Remunerasi memiliki hak menentukan tingkat gaji. RUU itu membuat perubahan pada undang-undang yang mengatur gaji anggota parlemen untuk membuat pemotongan gaji sementara hingga 20 persen selama enam bulan.

Gaji Ardern akan turun dari NZ$ 471.049 (Rp 4,3 miliar) per tahun menjadi NZ$ 376.840 (Rp 3,4 miliar) selama enam bulan, menurut aturan yang diubah tentang gaji anggota parlemen.

Gaji Wakil Perdana Menteri juga turun 20 persen. Gaji Wakil PM Winston Peters berubah dari NZ$ 334.734 (Rp 3 miliar) setahun menjadi NZ$ 267.788 (Rp 2,4 miliar) selama enam bulan.

Dan semua menteri dari NZ$ 296.007 (Rp 2,7 miliar) per tahun menjadi NZ$ 236.806 (Rp 2,1 miliar), juga dipotong 20 persen.

Sementara anggota parlemen yang bukan menteri, pemimpin partai atau ketua komite terpilih telah menerima pemotongan gaji 10 persen, atau NZ$ 16.000 (Rp 146 juta) hingga NZ$ 147.565 (Rp 1,34 miliar) setahun.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pemimpin partai liberal ACT New Zealand, David Seymour, yang telah menyerukan pemotongan gaji anggota parlemen sebelum Ardern mengumumkannya, mengatakan pemotongan 10 persen untuk non-menteri adalah "hasil yang menyedihkan".

"Sudah saya katakan bahwa semua anggota parlemen harus mengambil potongan gaji 20 persen selama enam bulan. Itulah yang akan saya lakukan.

"Anggota parlemen sekarang harus mengambil masalah ke tangan mereka sendiri. Saya akan bertanya kepada publik organisasi mana saya harus menyumbangkan sisa bagian dari gaji saya," kata Seymour.

Pada Selasa Ardern mengatakan kepada media bahwa meskipun ada penundaan, dia masih percaya para anggota parlemen telah menjadi teladan dengan menerima pemotongan gaji.

"Salah satu frustrasi bagi kami adalah, saya menguji apakah saya tidak bisa menerima gaji penuh saya tetapi saya diberitahu 'Tidak'. Secara hukum saya tidak bisa melakukan itu. Jadi kami mengubah undang-undang, sekarang kami menunggu itu akan diterapkan oleh Otoritas Remunerasi," ujar Ardern.

Ardern mengatakan mereka akan memeriksa semua opsi, termasuk memberikan sebagian dari gaji mereka untuk amal, tetapi itu membuka "masalah yang lebih luas" di sekitar yang dipilih anggota parlemen untuk didukung.

"Dengan frustrasi, pilihan paling sederhana adalah mengubah undang-undang tapi sayangnya itulah yang paling lama," papar Jacinda Ardern.

Jacinda Ardern telah dipuji di dalam negeri dan internasional karena sukses mengendalikan wabah virus corona. Survei terbaru dari Newshub-Reid menobatkan Jacinda Ardern sebagai Perdana Menteri Selandia Baru terpopuler dalam seabad terakhir, menyusul keberhasilannya mengendalikan pandemi virus Corona (Covid-19), bahkan diakui sebagai salah satu yang terbaik di dunia, Reuters melaporkan pada Mei.

Pada 8 Juni, Jacinda Ardern mengumumkan Selandia Baru sukses melawan virus corona dan mencabut semua pembatasan sosial tiga bulan ketika negara lain masih berjibaku melawan pandemi Covid-19.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Meminta Pemilihan Ulang

2 hari lalu

Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Meminta Pemilihan Ulang

Permohonan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud serupa, yakni meminta Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi Gibran dan pemilihan presiden ulang.


TNI Sebut Selandia Baru Serahkan Pembebasan Pilot Susi Air ke Pemerintah

2 hari lalu

TPNPB OPM bersama Pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens yang menjadi sandera setahun terakhir. Dokumentasi TPNPB OPM
TNI Sebut Selandia Baru Serahkan Pembebasan Pilot Susi Air ke Pemerintah

Pemerintah Selandia Baru mengakui kedaulatan Indonesia di Papua. Mereka meminta KKB pimpinan Egianus Kogoya segera melepaskan Philip.


Pulang Umrah, Fadel Muhammad Penuhi Panggilan KPK untuk Diperiksa dalam Kasus Korupsi APD Covid-19

3 hari lalu

Kepala Bagian Pemberitaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan pada Selasa, 23 Januari 2024. Tempo/Mutia Yuantisya
Pulang Umrah, Fadel Muhammad Penuhi Panggilan KPK untuk Diperiksa dalam Kasus Korupsi APD Covid-19

Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad diperiksa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan alat pelindung diri (APD) Covid-19 di Kemenkes.


9 Negara Teraman untuk Solo Traveling Perempuan dari Srilanka hingga Selandia Baru

6 hari lalu

Sigiriya, Matale, Sri Lanka. Unsplash.com/Dating Scout
9 Negara Teraman untuk Solo Traveling Perempuan dari Srilanka hingga Selandia Baru

Beberapa negara dikenal relatif aman dan mudah dijelajahi bagi perempuan yang mencari petualangan dengan solo traveling


Segini Gaji dan Tunjangan Prabowo - Gibran Bila Resmi Dilantik jadi Presiden dan Wapres

7 hari lalu

Segini Gaji dan Tunjangan Prabowo - Gibran Bila Resmi Dilantik jadi Presiden dan Wapres

Berapa gaji Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bila resmi dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden ke-8 RI? Simak informasinya.


Selandia Baru Larang Rokok Elektrik Sekali Pakai

8 hari lalu

Ilustrasi vape. sumber: AFP/english.alarabiya.net
Selandia Baru Larang Rokok Elektrik Sekali Pakai

Selandia Baru akan akan melarang penjualan rokok elektrik sekali pakai untuk menurunkan angka perokok usia muda.


Umroh, Fadel Muhammad Tak Penuhi Panggilan KPK sebagai Saksi Kasus Korupsi APD Covid-19

9 hari lalu

Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad.
Umroh, Fadel Muhammad Tak Penuhi Panggilan KPK sebagai Saksi Kasus Korupsi APD Covid-19

KPK memanggil Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad sebagai saksi dugaan korupsi pengadaan APD Covid-19 di Kemenkes.


Negara dengan Durasi Puasa Paling Pendek Hingga Terpanjang di Dunia

10 hari lalu

Ilustrasi Buka Puasa. shutterstock.com
Negara dengan Durasi Puasa Paling Pendek Hingga Terpanjang di Dunia

Perbedaan letak geografis masing-masing negara mempengaruhi durasi puasa.


Mendagri Dorong Kepala Daerah Segera Regulasi THR dan Gaji ke-13

13 hari lalu

Mendagri Dorong Kepala Daerah Segera Regulasi THR dan Gaji ke-13

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya percepatan regulasi terkait pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 kepada kepala daerah.


Terkini: Sri Mulyani Sebut THR dan Gaji ke-13 ASN 2024 Dibayarkan 100 Persen, Gibran Buka Rumah Dinas Wali Kota Solo untuk Warga Akses Internet Gratis

13 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat memberikan keterangan kepada media hasil Kinerja dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa 2 Januari 2024. Sri Mulyani menyebutkan realisasi APBN 2023 defisit sebesar Rp347,6 triliun atau 1,65 persen dari produk domestik bruto (PDB), sementara penerimaan negara ditutup pada angka Rp2.774,3 triliun atau 105,2 persen dari target, yang terdiri dari perpajakan Rp2.155,4 triliun dan PNBP Rp605,9 triliun dan hibah Rp13 triliun. Tempo/Tony Hartawan
Terkini: Sri Mulyani Sebut THR dan Gaji ke-13 ASN 2024 Dibayarkan 100 Persen, Gibran Buka Rumah Dinas Wali Kota Solo untuk Warga Akses Internet Gratis

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan THR dan gaji ke-13 untuk ASN akan dibayarkan 100 persen tahun ini.