Idaho Beri Penduduk Rp 21 Juta Agar Mau Bekerja Usai Lockdown

Reporter:
Editor:

Eka Yudha Saputra

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Tanda selamat datang di Idaho di ujung selatan Idaho State Highway 51, 19 Agustus 2014.[wikimedia.org]

    Tanda selamat datang di Idaho di ujung selatan Idaho State Highway 51, 19 Agustus 2014.[wikimedia.org]

    TEMPO.CO, Jakarta - Negara bagian Amerika Serikat, Idaho, akan memberi penduduk yang menganggur US$ 1.500 atau Rp 21,1 juta untuk membujuk mereka kembali bekerja dan mendapatkan tunjangan pengangguran tambahan dari federal setelah lockdown virus corona.

    Upaya ini merupakan proposal yang diajukan oleh Partai Republik di Capitol Hill, yang harus segera memutuskan apakah akan terus mendukung jutaan orang Amerika yang kehilangan pekerjaan karena penutupan akibat virus corona.

    Dikutip dari CNN, 16 Juni 2020, beberapa anggota parlemen GOP (Partai Republik/Grand Old Party) mendukung bonus untuk kembali bekerja seperti yang diterapkan oleh Gubernur Partai Republik Idaho, Brad Little, sementara Demokrat dari Kongres umumnya ingin memperpanjang insentif US$ 600 (Rp 8,5 juta) per minggu untuk bantuan yang disahkan oleh Kongres pada bulan Maret sebagai bagian dari paket bantuan virus corona senilai US$ 2 triliun (Rp 28 ribu triliun).

    Penasihat ekonomi Gedung Putih Larry Kudlow mengatakan pada hari Minggu bahwa pembayaran US$ 600 (Rp 8,5 juta), yang di atas tunjangan negara, akan berakhir pada akhir Juli sesuai jadwal.

    "Kami ingin orang-orang kembali bekerja," katanya. "Presiden sedang melihat langkah reformasi yang masih akan memberikan semacam bonus untuk kembali bekerja."

    Yang menjadi masalah adalah fakta bahwa mayoritas orang Amerika yang menganggur sekarang menghasilkan lebih banyak pengangguran daripada yang mereka lakukan di tempat kerja, meningkatkan kekhawatiran bahwa ketidakseimbangan ini memberi orang insentif untuk tetap tidak bekerja, yang akan memperlambat pemulihan ekonomi.

    Kebanyakan orang Amerika yang menganggur akan kehilangan tunjangan pengangguran mereka, termasuk bantuan federal jika mereka menolak tawaran untuk kembali bekerja. Hanya mereka yang memenuhi kriteria tertentu untuk program bantuan pengangguran pandemi yang dibuat Kongres pada Maret yang tetap memenuhi syarat. Mereka termasuk orang yang diimbau oleh penyedia layanan kesehatan untuk melakukan karantina sendiri.

    Kekhawatiran umum tentang paparan terhadap virus corona biasanya bukan alasan yang cukup untuk tetap menganggur dan terus mendapat insentif.

    Di Idaho, penduduk akan menerima pembayaran tunai US$ 1.500 (Rp 21,1 juta) satu kali untuk melanjutkan pekerjaan penuh waktu dan US$ 750 (Rp 10,5 juta) untuk posisi paruh waktu. Mereka yang kehilangan pekerjaan sejak 1 Maret dan kembali bekerja antara 1 Mei dan 1 Juli memenuhi syarat, kata Alex Adams, administrator Divisi Manajemen Keuangan Negara Bagian Idaho.

    Idaho mengucurkan US$ 100 juta (Rp 1,4 triliun) dari US$ 1,25 miliar (Rp 17,6 triliun) yang diterimanya dalam dana bantuan virus corona federal untuk upaya tersebut, meskipun sejumlah uang yang awalnya ditujukan untuk mendukung bisnis kecil mungkin juga tersedia.

    Bonus akan didistribusikan berdasarkan siapa datang pertama, dilayani pertama dan diperkirakan akan mencakup sekitar 70.000 warga Idaho. Perusahaan, beberapa di antaranya mengatakan kepada Brad Little bahwa mereka mengalami kesulitan dalam merekrut karyawan, akan mengajukan bonus itu mewakili pekerja mereka.

    Hampir 150.000 pekerja Idaho mengajukan tunjangan pengangguran pertama kali dalam 12 minggu sejak keadaan darurat virus corona diumumkan pada pertengahan Maret. Tingkat pengangguran negara melonjak menjadi 11,5% pada bulan April, atau naik dari 2,5% bulan sebelumnya.

    Bonus itu dirancang untuk mendorong orang mendapatkan pekerjaan dengan cepat, kata Little, yang memuji nilai konservatif fiskal negara, untuk melanjutkan ekonomi yang terhenti akibat virus corona.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    5 Catatan Larangan Pemakaian Kantong Plastik di DKI Jakarta

    Pergub DKI Jakarta tentang larangan pemakaian kantong plastik berlaku 1 Juli 2020. Ada sejumlah sanksi denda dan pencabutan izin usaha bila melanggar.