TEMPO.CO, Jakarta - Militer Turki melakukan serangan udara terbesar ke wilayah pemberontak Kurdi di utara Irak kemarin, 14 Juni 2020.
Menurut The Independent.co.uk, serangan udara yang dilakukan secara bertubi-tubi itu telah menghancurkan 81 shelter atau tempat penampungan pengungsi dan bunker milik Partai Pekerja Kurdi atau PKK di pegunungan Qandil dan sepanjang perbatasan Turki dan timur laut Suriah.
Operasi militer Turki ini diberi nama Operasi Cakar Elang.
"Pesawat-pesawat kami membawa gua-gua itu jatuh ke kepala para teroris," kata Kementerian Pertahanan Turki di halaman Twitter.
Jumlah korban tewas dan terluka belum jelas diketahui. Pejabat kota Sinjar mengatakan tiga anggota dari kelompok yang terafiliasi dengan PKK terluka dalam serangan udara militer Turki.
Patrick Osgood, ahli Irak di lembaga konsultan keamanan Control Risks mengatakan, Sinjar tidak mendapat pengawasan secara layak dan selama bertahun-tahun diabaikan oleh Baghdad. Sehingga pasukan sekutu PKK yang kecil secara terbuka dihujani bom oleh Turki dengan impunitas.
Video menunjukkan kamp pengungsi terbakar di dekat kota Makhmour, utara Irak, diduga akibat serangan udara Turki. Di dekat kamp berdiri beberapa rumah yang dihuni sekitar 12 ribu warga Turki pendukung PKK.
Media Rudaw menduga serangan udara Turki menarget perumahan dekat kamp pengungsi.
Sejumlah anak-anak dilaporkan tidak sadarkan diri akibat serangan militer itu. Tidak ada korban sipil tewas atau terluka dilaporkan.
Ketegangan antara Ankara dan PKK yang telah dimasukkan dalam daftar organisasi teroris oleh Turki, Amerika Serikat, dan Uni Eropa terus berlangsung selama beberapa dekade.
PKK dan kelompok yang berafialiasi dengan Suriah dan Irak merupakan unsur kunci dalam perang lima tahun untuk memerangi ISIS. Namun Turki mengganggap PKK sebagai ancaman atas wilayah perbatasan.
Serangan udara terbesar militer Turki ini juga terjadi di tengah meningkatnya ketegangan antara warga Turki keturunan Kurdi dan pemerintah di Ankara. Sehingga pemerintah Turki mencopot beberapa pejabat dari kantor pemerintahan yang berafiliasi dengan Partai Demokrasi Masyarakat Kurdi, partai di bawah payung PKK.
