TEMPO.CO, Jakarta - Terdesak untuk segera mengambil keputusan soal kelanjutan kegiatan belajar mengajar di Inggris, Perdana Menteri Boris Johnson mengambil keputusan mengejutkan. Bersama Menteri Pendidikan Gavin Williamson, Boris Johnson menyatakan bahwa akan ada paket khusus untuk siswa-siswa yang tidak mampu mengambil kelas jarak jauh selama pandemi virus Corona (COVID-19).
Boris Johnson mengatakan, paket kejar ketinggalan tersebut akan digelar sepanjang libur musim panas. Wujudnya masih disusun, namun akan berupa kerjasama dengan organisasi-organisasi pendidikan. Boris Johnson berjanji akan segera memberikan perkembangan terbaru dalam waktu dekat.
"Kita akan membantu mereka yang ketinggalan kelas sepanjang libur musim panas. Pengumuman lebih lanjut akan disampaikan pekan depan," ujar Boris Johnson pada Sabtu kemarin, waktu Inggris, yang dikutip dari The Guardian, Minggu, 14 Juni 2020.
Paket yang disiapkan Boris Johnson direspon negatif berbagai institusi pendidikan, mulai dari sekolah hingga serikat guru. Mereka berkata, Boris Johnson membuat keputusan tanpa berkonsultasi dahulu dengan mereka. Alhasil, mereka tidak tahu bagaimana harus merespon pernyataan Boris Johnson tersebut.
Salah satu keluhan datang dari Serikat Pendidikan Nasional (NEU). Sekretaris Jenderal NEU, Mary Bousted, berkata bahwa pernyataan Boris Johnson terlalu dadakan. Untuk bisa membuat kelas paket mengejar ketinggalan, kata Bousted, maka dibutuhkan guru atau sukarelawan yang siap membantu juga. Permasalahannya, musim panas sudah di depan mata dan belum tentu ada jumlah tutor yang memadai.
"Saya menduga pasti banyak guru yang kebingungan saat ini, mencoba untuk membuat rencana belajar mengajar yang masuk akal dalam waktu dekat," ujar Bousted.
"Johnson dan Williamson terlalu berharap bahwa pembatasan sosial akan berakhir saat ini sehingga sekolah-sekolah sudah bisa dibuka. Hal itu jelas tidak realistis," ujar Bousted menambahkan.
Keluhan senada disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Asosiasi Kepala Sekolah Geoff Barton. Barton berkata, permintaan Boris Johnson sangatlah berat untuk diwujudkan. Faktor logistik, program, dan tenaga kerja menjadi kekhawatiran. Apalagi, semua itu harus disusun dengan memperhatikan pembatasan sosial virus Corona (COVID-19).
ISTMAN MP | THE GUARDIAN