Trump Ingin Jual Drone Militer Lebih Banyak, Kenapa?

Reporter:
Editor:

Budi Riza

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Drone militer Amerika Serikat RQ-4A Global Hawk.[CNN]

    Drone militer Amerika Serikat RQ-4A Global Hawk.[CNN]

    TEMPO.COWashington – Pemerintahan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, berencana untuk menafsir ulang kesepakatan kontrol senjata dengan 34 negara yang dibuat pada masa perang dingin.

    Ini dilakukan untuk memudahkan perusahaan senjata AS menjual lebih banyak drone ke berbagai negara.

    “Pengubahan kebijakan ini bisa membuka peluang penjualan senjata ke negara yang kurang stabil seperti Yordania dan Uni Emirat Arab,” kata seorang pejabat AS seperti dilansir Reuters pada Jumat, 12 Juni 2020.

    Saat ini, ada aturan mengenai Missile Technology Control Regime atau MTCR, yang telah berusia 33 tahun.

    Pengubahan kesepakatan ini juga bisa berdampak bagi Rusia dan kepatuhan negara itu terkait ketentuan dalam MTCR.

    Sebelum ini, Trump telah membawa AS keluar dari sejumlah kesepakatan kontrol senjata.

    Ini seperti keputusannya keluar dari Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty dan Open Skies Treaty.

    “Keluar dari kesepakatan MTCR ini akan membuat perusahaan senjata AS seperti General Atomics Aeronautical Systems Inc dan Northrop Grumman Corp untuk menjual senjata ke pasar baru.

    Selama ini, sejumlah negara menjadi pasar bagi produk yang kurang canggih buatan Cina dan Israel, yang memang tidak berpartisipasi dalam MTCR.

    Menurut Direktur Teknologi Pertahanan Keamanan Pentagon, Heidi Grant, militer AS ingin menambah penjualan drone ke lebih banyak negara.

    Ini akan menambah kekuatan militer negara sekutu dan mengganti penjualan drone dari negara lain.

    “Jika kita tidak mampu memenuhi permintaan pasar ini, kita akan rugi sendiri,” kata Grant seperti dilansir Reuters.

    Drone itu bisa digunakan untuk memerangi terorisme, menjaga perbatasan wilayah dan menghentikan ancaman sebelum sampai ke AS.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.