Isu Kudeta Militer Berhembus di Zimbabwe, Apa Kata Pemerintah?

Reporter:
Editor:

Budi Riza

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Emmerson Mnangagwa, berjalan bersama istrinya Auxillia, saat akan menghadiri upacara pelantikan Emmerson Mnangagwa sebagai presiden Zimbabwe di ibukota Harare, Zimbabwe, 24 November 2017. Mnangagwa dilantik sebagai presiden Zimbabwe setelah Robert Mugabe mengundurkan diri. AP Photo

    Emmerson Mnangagwa, berjalan bersama istrinya Auxillia, saat akan menghadiri upacara pelantikan Emmerson Mnangagwa sebagai presiden Zimbabwe di ibukota Harare, Zimbabwe, 24 November 2017. Mnangagwa dilantik sebagai presiden Zimbabwe setelah Robert Mugabe mengundurkan diri. AP Photo

    TEMPO.CO, Harare – Dewan Keamanan Nasional Zimbabwe atau NSC menuding kelompok pendukung bekas Presiden Zimbabwe, Robert Mugabe, dan sejumlah tokoh menyebarkan isu bakal terjadinya kudeta militer.

    Dewan Keamanan Nasional mengatakan negara dalam keadaan stabil.

    Zimbabwe mengalami krisis ekonomi terburuk dalam satu dekade terakhir.

    Ini memicu munculnya kemarahan publik. Muncul kekhawatiran kelompok militer bakal melakukan intervensi lagi.

    Militer mengakhiri kekuasaan Mugabe, yang berkuasa selama lebih dari tiga dekade, pada November 2018.

    “Untuk menghindari keraguan, tidak ada kudeta yang sedang dirancang,” kata Kazembe Kazembe, menteri Dalam Negeri, yang mengurusi polisi dan anggota Dewan Keamanan Nasional, seperti dilansir Reuters pada Kamis, 11 Juni 2020.

    NSC dipimpin oleh Presiden Emmerson Mnangagwa. Anggotanya termasuk menteri Urusan Keamanan dan pimpinan militer, yang juga hadir pada jumpa pers pada Rabu kemarin.

    NSC mengatakan ada spekulasi yang meningkat bahwa sekutu Mugabe, yang tinggal di pengasingan, sedang merencanakan upaya pengambil-alihan kekuasaan.

    Spekulasi ini menyebut rencana kudeta itu akan mendapat bantuan dari elemen militer dan oposisi.

    “Kami ingin menggunakan kesempatan ini dan meyakinkan bangsa dan komunitas internasional bahwa Zimbabwe damai dan stabil secara internal,” kata Kazembe.

    Pemerintahan Presiden Mnangagwa dituding menggunakan cara kekerasan seperti Mugabe untuk menindas kelompok oposisi.

    Kelompok oposisi juga menuding pemerintah sengaja menggunakan kebijakan lockdown virus Corona atau Covid-19 untuk mengikis hak-hak politik.

    Kazembe mengatakan otoritas akan menangani orang-orang yang menyebarkan berita bohong itu.

    Kazembe menuding sejumlah kedutaan besar asing di Ibu Kota Harare mencampuri urusan internal Zimbabwe.

    Dia mengatakan pihak asing sengaja menggunakan tokoh oposisi dan bekas pejabat partai dalam melakukan pengumpulan informasi intelijen di Zimbabwe.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.