Polisi Hong Kong Tangkap 53 Demonstran Pro Demokrasi

Reporter:
Editor:

Budi Riza

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Polisi anti huru-hara menahan demonstran anti-pemerintah dalam jumlah besar selama demonstrasi Hari Tahun Baru 2020 di Hong Kong, Cina 1 Januari 2020. [REUTERS / Tyrone Siu]

    Polisi anti huru-hara menahan demonstran anti-pemerintah dalam jumlah besar selama demonstrasi Hari Tahun Baru 2020 di Hong Kong, Cina 1 Januari 2020. [REUTERS / Tyrone Siu]

    TEMPO.COHong Kong – Polisi Hong Kong menangkap 53 orang peserta demonstrasi pada Selasa malam, 9 Juni 2020.

    Ratusan aktivis turun ke jalan pada hari itu sambil berupaya memblokir jalan di pusat keuangan global sebagai bentuk protes penerapan undang-undang keamanan negara.

    Polisi lalu menyemprotkan merica untuk mencoba membubarkan massa.

    “Polisi mengatakan ada 36 pria dan 17 perempuan yang ditangkap karena melanggar larangan berkumpul dan melakukan kegiatan berkumpul yang tidak mendapat izin,” begitu dilansir Reuters pada Rabu, 9 Juni 2020.

    Para demonstran menentang larangan polisi untuk melakukan pertemuan massa lebih dari delapan orang.

    Larangan itu dibuat pemerintah Hong Kong untuk mencegah penyebaran virus Corona.

    Pemerintah Hong Kong mendukung penerapan undang-undang keamanan negara yang dibuat Beijing.

    Warga justru melihat undang-undang ini sebagai alat untuk menekan kebebasan dan ruang demokrasi, yang dirasakan semakin menyempit.

    Demonstran berencana menggelar aksi lebih banyak.

    Ini karena para pendukung demokrasi merasa khawatir penerapan undang-undang keamanan negara bisa mengganggu kebebasan warga Hong Kong dalam berekspresi.

    Otoritas Beijing dan Hong Kong mengatakan sebaliknya bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan soal undang-undang ini.

    Ketentuan dalam undang-undang ini dibuat untuk menyasar para pembuat onar. Namun, isi detil dari undang-undang itu belum diumumkan ke publik.

    Menteri Keamanan Hong Kong, John Lee, mengatakan kepada media South China Morning Post bahwa polisi akan membuat satu unit untuk menegakkan undang-undang keamanan ini.

    Unit ini akan memiliki tim intelijen untuk mengumpulkan informasi, investigasi dan terlatih.

    Sejumlah perusahaan besar seperti HSBC dan Standard Chartered mendukung penerapan undang-undang ini.

    Menlu Amerika Serikat, Mike Pompeo, mengritik manajemen HSBC pada Selasa.

    Dia mengatakan sikap perusahaan untuk mengikuti kemauan Cina mendapat imbalan sedikit. Pompeo juga mengritik sikap Partai Komunis Cina yang melakukan taktik pemaksaan terkait isu Hong Kong.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.