Korea Selatan Tindak Tegas Pembelot Setelah Diancam Korea Utara

Reporter:
Editor:

Maria Rita Hasugian

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Korea Utara, Moon Jae-in, bersama Kim Jong Un dan Kim Yo Jong (kanan). Korea Summit Press Pool via Reuters

    Presiden Korea Utara, Moon Jae-in, bersama Kim Jong Un dan Kim Yo Jong (kanan). Korea Summit Press Pool via Reuters

    TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Unifikasi Korea Selatan akan mengambil tindakan untuk mencabut izin berbisnis bagi dua kelompok pembelot Korea Utara karena telah membuat keselamatan penduduk di perbatasan kedua negara terancam akibat pengiriman brosur-brosur anti Pyongyang.

    Langkah ini diambil pemerintah Korea Selatan sehari setelah pemerintah Korea Utara mengeluarkan ancaman untuk menutup semua jaringan telepon kedua negara termasuk kantor penghubung akibat tindakan para pembelot.

    "Mereka telah mencederai kepentingan publik dengan meningkatkan ketegangan antara Selatan dan Utara yang melaksanakan dengan jujur perjanjian yang dicapai oleh para pemimpin kedua Korea, dan juga menyebabkan bahaya bagi kehidupan dan keselamatan penduduk di perbatasan," kata kementerian dalam pernyataan pers, sebagaimana dilaporkan Yonhap, 10 Juni 2020.

    Kementerian Unifikasi juga akan menuntut dua lembaga yang didirikan para pembelot Korea Utara karena mengirimkan brosur-brosur anti Pyongyang sepanjang perbatasan kedua negara. Tindakan kedua kelompok pembelot itu dilakukan sehari setelah Korea Utara memutus semua jalur komunikasi. Pyongyang marah karena pemerintah Korea Selatan dinilai tidak dapat menghentikan aksi para pembelot. 

    Kedua organisasi pembelot itu adalah Fighters for a Free North Korea yang dipimpin pembelot Park Sang-hak, dan Keumsaem yang diketuai adik Sang-hak, Park Jung-oh.

    Kedua organisasi ini dinilai melanggar Undang-undang Pertukaran Pemerintahan Antar Korea. Berdasarkan undang-undang ini, penduduk yang mau membawa atau mengirim sesuatu benda ke Korea Utara harus mendapat persetujuan dari Kementerian Unifikasi.

    Sebelumnya, pemerintah Korea Selatan tidak mengurusi masalah brosur ini. Pemerintah hanya menyarankan agar tidak mengirimkan brosur karena pertimbangan lingkungan dan keselamatan penduduk di perbatasan karena Korea Utara dapat melakukan pembalasan.

    Para pembelot kerap menolak saran pemerintah Korea Selatan dengan alasan hak asasi mereka tentang kemerdekaan berekspresi.

    Pada Mei lalu, Fighters for a Free North Korea melepaskan 20 balon membawa 500 ribu brosur propaganda untuk mengecam kepemimpinan Kim Jong Ung. Para pembelot juga berencana mengirim 1 juta brosur pada 25 Juni mendatang untuk menandai 70 tahun dimulainya Perang Korea.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Selamat Jalan KPK

    Berbagai upaya melemahkan posisi KPK dinilai tengah dilakukan. Salah satunya, kepemimpinan Firli Bahuri yang dinilai membuat kinerja KPK jadi turun.