Inggris Ajak Negara Five Eyes Terima Warga Hong Kong Eksodus

Reporter:
Editor:

Maria Rita Hasugian

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Demonstran anti-pemerintah berlarian saat melakukan aksi unjuk rasa di Hong Kong, 24 Mei 2020. REUTERS/Tyrone Siu

    Demonstran anti-pemerintah berlarian saat melakukan aksi unjuk rasa di Hong Kong, 24 Mei 2020. REUTERS/Tyrone Siu

    TEMPO.CO, Jakarta - Inggris bersama 4 negara yang dijuluki Five Eyes membahas tentang rencana menghadapi warga Hong Kong eksodus jika Cina memberlakukan Undang-Undang Keamanan Nasional.

    Menteri Luar Negeri Inggris, Dominic Raab mengatakan, Inggris telah mendiskusikan dengan negara Five Eyes yakni Amerika Serikat, Australia, Kanada, dan Selandia Baru tentang rencana eksodus warga Hong Kong.

    "Kami sedang mendiskusikan dengan mitra kami di Five Eyes, jika saya bisa mengatakan, berbagi beban jika kami melihat eksodus massal dari Hong Kong," kata Raab.

    Inggris telah berjanji untuk memberikan 3 juta pemegang paspor Nasional Inggris yang memenuhi syarat untuk berhak tinggal, bekerja atau sekolah di Inggris selama 12 bulan dan dapat diperpanjang jangka waktunya.

    "Proposal yang berprinsip dan murah hati ini akan menciptakan jalan menuju kewarganegaraan," kata Raab sebagaimana dilaporkan The South China Morning Post, 2 Juni 2020.

    Menurut Raab, rencana ini telah dibahas bersama Menteri Dalam Negeri Priti Patel sejak September 2019.Saat itu, protes memanas di Hong Kong akibat munculnya Undang-Undang ekstradisi.

    Namun Raab berharap Beijing akan berubah pikiran, namun Inggris tidak akan berbalik dari tanggung jawab sejarah dan moral bangsa.

    Sikap tegas Inggris membuka pintu bagi para eksodus Hong Kong mendapat dukungan dari Partai Konservatif, partai Buruh dan Skotlandia.

    Langkah Inggris menggalang Five Eyes untuk berbagi beban jika terjadi eksodus warga Hong Kong merupakan jawaban atas pelanggaran yang dilakukan Cina terhadap Deklarasi Bersama Inggris-Cina tahun 1984 tentang hak dan kemerdekaan Hong Kong.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    30 Kursi Pejabat BUMN dan Pemerintah Diisi Perwira Polisi

    Sebagian dar 30 perwira polisi menduduki jabatan penting di lembaga pemerintah. Sebagian lainnya duduk di kursi badan usaha milik negara alias BUMN.