Sejarah Rasisme Twit Trump Terkait Protes Pembunuhan George Floyd

Reporter:
Editor:

Eka Yudha Saputra

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Tangkapan layar tweet oleh Presiden AS Donald Trump yang diunggah pada 29 Mei 2020. [Twitter / @ realDonaldTrump via REUTERS]

    Tangkapan layar tweet oleh Presiden AS Donald Trump yang diunggah pada 29 Mei 2020. [Twitter / @ realDonaldTrump via REUTERS]

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Donald Trump dikecam setelah berkicau di Twitter dengan frasa "penjarahan mengarah pada penembakan" sebagai tanggapan kerusuhan Minneapolis yang dipicu kematian George Floyd, pria kulit hitam yang tewas oleh polisi kulit putih.

    Twitter menandai twit tersebut karena melanggar pedoman "mengagungkan kekerasan".

    Menanggapi kecaman, Trump mengatakan dia mengerti mengapa pembunuhan itu memicu protes nasional tentang kekerasan polisi terhadap Afrika-Amerika.

    Namun, Trump mengatakan bahwa mereka seharusnya tidak diizinkan untuk bertindak "anarki tanpa hukum."

    "Para penjarah seharusnya tidak diizinkan menenggelamkan suara-suara dari begitu banyak pendemo damai. Saya mengerti sakitnya, saya mengerti rasa sakitnya," kata Trump di Gedung Putih, seperti dikutip dari Reuters, 30 Mei 2020.

    Kicauan Donald Trump tentang demonstrasi di Minneapolis yang disembunyikan Twitter karena dituduh mengobarkan kekerasan.[CNN]

    Trump mengatakan dia tidak mengetahui sejarah frasa "penjarahan mengarah ke penembakan", yang berasal dari tindakan keras polisi AS terhadap hak-hak sipil pada 1960-an.

    Frasa "penjarahan mengarah ke penembakan" diucapkan pada tahun 1967 oleh Walter Headley, seorang kepala polisi Miami yang rasis, yang mengatakan kepada wartawan bahwa para petugas akan melepaskan tembakan jika penjarahan terjadi di lingkungan yang sebagian besar ditinggali warga kulit hitam di kota itu.

    Dikutip dari The Intercept, dari 28 Desember 1967, ketika Headley mengumumkan bahwa ia menyatakan perang terhadap "penjahat muda, dari usia 15 hingga 21, yang telah mengambil keuntungan dari kampanye hak-hak sipil". "Kami tidak keberatan dituduh sebagai polisi brutal," katanya.

    Tujuan tindakan kerasnya terhadap komunitas kulit hitam Miami, kata Headley, adalah untuk melepaskan "epidemi hukum dan ketertiban."

    Headley mengulangi ancaman penjarahan dan penembakan pada tahun berikutnya ketika protes di lingkungan Liberty City berubah menjadi kerusuhan selama Konvensi Nasional Partai Republik musim panas di Miami, yang menominasikan Richard Nixon sebagai presiden.

    Dilaporkan NPR, kandidat presiden pro-segregasi George Wallace juga menggunakan istilah penjarahan dan penembakan selama kampanye pada 1968.

    Protes-protes di Miami pada musim panas itu sebagian didorong oleh kemarahan atas metode agresif "cegat dan gelegah" ala Headley yang menargetkan warga kulit hitam, termasuk menggunakan senapan dan anjing kepada massa yang menuntut hak-hak sipil.

    Seperti yang dicatat oleh Jonathan Myerson Katz, protes berubah menjadi kericuhan ketika seorang pria kulit putih mengendarai mobil ke massa kulit hitam dengan stiker bumper "Wallace for President" pada malam 7 Agustus 1968. Polisi melepaskan tembakan dengan gas air mata dan peluru tajam. Tiga orang terbunuh oleh polisi dan seorang reporter kulit hitam untuk The Washington Post, Hollie West, ditangkap di Liberty City oleh petugas meski sudah diperlihatkan kartu pers.

    Rujukan Trump untuk Headley atau Wallace tidak mungkin kebetulan. Pada tahun 2016, Trump mengatakan kepada seorang wartawan New York Times bahwa pidato penerimaannya sendiri terinspirasi oleh Nixon pada tahun 1968.

    "Saya pikir apa yang dipahami Nixon adalah bahwa ketika dunia berantakan, orang menginginkan pemimpin yang kuat yang prioritas utamanya melindungi Amerika terlebih dahulu. (tahun) 60-an itu buruk, sangat buruk. Dan itu sangat buruk sekarang. Orang Amerika merasa seperti kekacauan lagi," kata Trump.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    30 Kursi Pejabat BUMN dan Pemerintah Diisi Perwira Polisi

    Sebagian dar 30 perwira polisi menduduki jabatan penting di lembaga pemerintah. Sebagian lainnya duduk di kursi badan usaha milik negara alias BUMN.