Ikuti Kami di
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Mike Pompeo pada Rabu, 27 Mei 2020, memperingatkan bawah Hong Kong tidak lagi memenuhi syarat untuk mendapat status khusus di bawah undang-undang Amerika Serikat. Ucapan Pompeo itu berpotensi membawa pergolakan pada Hong Kong yang sekarang telah menjadi sebuah pusat keuangan.
Menurut Pompeo, Cina telah merusak status daerah otonomi yang dimiliki Hong Kong sehingga Amerika Serikat tidak bisa lagi mendorong sertifikasi ulang status perdagangan khusus Hong Kong pra-1997. Saat ini keputusan tinggal tergantung pada Presiden Amerika Serikat Donald Trump apakah akan mengakhiri beberapa keistimewaan ekonomi yang diberikan negaranya kepada Hong Kong atau tetap memberlakukannya.
Demonstran anti-pemerintah berlarian saat melakukan aksi unjuk rasa di Hong Kong, 24 Mei 2020. REUTERS/Tyrone Siu
Pompeo tidak mau memberikan rekomendasi keputusan apa yang harusnya diambil oleh Presiden Trump. Sedangkan Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat wilayah Asia Timur, David Stilwell mengatakan diantara daftar panjang yang bakal menjadi pertimbangan Trump adalah visa dan sanksi ekonomi.
Cina berencana memberlakukan rancangan undang-undang keamanan baru yang telah memicu gelombang unjuk rasa di Hong Kong.
Sejumlah sumber mengatakan kepada Reuters pemerintahan Trump mungkin mempertimbangkan membekukan sementara tarif spesial untuk ekspor barang-barang dari Hong Kong ke Amerika Serikat sebagai respon atas rencana Cina tersebut. Presiden Trump juga bisa mengincar pejabat di Pemerintah Cina dan pengusaha yang terlibat dalam upaya memberlakukan undang-undang baru itu.
Rancangan undang-undang keamanan yang disorongkan Cina diungkap ke publik pada akhir pekan lalu. Gagasan Beijing itu memicu lagi gelombang unjuk rasa di Hong Kong yang sebelumnya terjadi selama berbulan-bulan, namun sempat mereda karena wabah virus corona.
Pada Rabu, 27 Mei 2020, aparat kepolisian Hong Kong melepaskan tembakan gas air mata dan meriam air ke arah ribuan demonstran yang memprotes rancangan undang-undang itu. Sebanyak 360 orang ditahan dalam unjuk rasa tersebut.
Para pengunjuk rasa meneriakkan tuntutan agar Hong Kong mendapatkan demokrasi penuh dan keinginan merdeka dari Cina. Mereka meneriakkan hanya itu satu-satunya jalan keluar.
