Kisruh UU Keamanan, Taiwan Bisa Cabut Status Spesial Hong Kong

Reporter:
Editor:

Istman Musaharun Pramadiba

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Taiwan Tsai Ing-Wen. REUTERS/Ann Wang

    Presiden Taiwan Tsai Ing-Wen. REUTERS/Ann Wang

    TEMPO.CO, Jakarta - Meski Presiden Taiwan, Tsai Ing-wen, sudah menyatakan akan membantu warga Hong Kong melawan legislasi UU Keamanan Nasional, Ia mengaku tengah menimbang pencabutan perlakuan spesial untuk negara tersebut. Pencabutan itu akan diterapkan apabila UU Keamanan Nasional Hong Kong jadi diberlakukan.

    Adapun perlakuan spesial yang dimaksud adalah kemudahan investasi dan imigrasi. Saat ini, Tsai Ing-wen memberlakukan aturan investasi yang lebih ringan untuk Macau dan Hong Kong agar mereka lebih tertarik berinvestasi di Taiwan dibandingkan di Cina. Selain itu, apabila warga keduanya ingin bekerja di Taiwan, imigrasinya juga akan dipermudah.

    "Jika ada perubahan situasi di Hong Kong, maka status spesial itu kami cabut. Kami sendiri berharap Hong Kong tidak sampai ke titik tersebut (UU Keamanan Nasional diberlakukan)," ujar Ing-wen sebagaimana dikutip dari kantor berita Reuters, Senin, 25 Mei 2020.

    Diberitakan sebelumnya, Cina tengah menyusun UU Keamanan Nasional Hong Kong untuk merespon makin kuatnya gerakan anti-pemerintah di sana. Adapun UU Keamanan Nasional Hong Kong akan mengatur berbagai hal mulai dari hasutan, ujaran kebencian, pengkhianatan, subversi, kudeta, intervensi asing, dan masih banyak lagi.

    Pemerintah Hong Kong telah menyatakan komitmennya untuk mendukung aturan baru tersebut, namun banyak pihak menolak. Penggiat demokrasi dan hak asasi manusia, misalnya, khawatir UU tersebut akan membuat Cina memiliki kendali penuh atas Hong Kong. Dan, ketika Cina memegang kendali penuh, mereka dianggap bisa membungkam kebebasan berpendapat.

    Demonstran anti-pemerintah berlarian saat melakukan aksi unjuk rasa di Hong Kong, 24 Mei 2020. REUTERS/Tyrone Siu

    Di luar Hong Kong, protes datang dari berbagai negara, mulai dari Amerika hingga Taiwan. Beberapa dari negara tersebut mengancam akan memberlakukan sanksi dagang atau mencabut status spesial Hong Kong seperti yang tengah ditimbang oleh Taiwan.

    Salah seorang pejabat di Pemerintah Taiwan, yang enggan disebutkan namanya, mengatakan bahwa Ing-wen benar-benar menimbang pencabutan status spesial tersebut. Dan, kata ia, Ing-wen sadar betul bahwa langkah yang ditimbang berpotensi memperkeruh konflik dengan Cina yang berupaya melakukan reunifikasi terhadap Taiwan.

    "Ing-wen memberikan pesan yang jelas kepada Cina bahwa Taiwan akan mengintepretasi ulang hubunganya dengan Hong Kong. Ini bisa menjadi perubahan yang fundamental. Kami jujur tak senang melihat itu terjadi," ujar pejabat tersebut.

    Langkah yang ditimbang Taiwan serupa dengan yang ditimbang oleh Amerika. Amerika juga berpikir untuk mencabut perlakukan khusus kepada Hong Kong. Sebab, di mata mereka, UU Keamanan Nasional sama saja dengan membuat Hong Kong dipimpin Cina. Amerika tidak ingin memberikan perlakuan spesial kepada Cina.

    Menanggapi rencana sanksi dari negara-negara tetangga, Pemerintah Cina menyatakan tidak akan tinggal diam. Mereka berjanji akan membalas jika negara tetangga berusaha menjatuhkan minat investasi ke Hong Kong seiring dengan dibahasnya UU Keamanan Nasional.

    ISTMAN MP | REUTERS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pelonggaran Kembali PPKM: Aturan Baru WFO, Bioskop, dan Anak-anak

    Pemerintah kembali melonggarkan sejumlah aturan PPKM yang berlaku hingga 4 Oktober 2021. Pelonggaran termasuk WFO, bioskop, dan anak-anak di mall.