Ex Gubernur Sebut Cina Khianati Hong Kong Lewat UU Keamanan

Reporter:
Editor:

Istman Musaharun Pramadiba

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Warga Hong Kong berunjuk rasa membela warga etnis minoritas Muslim Uighur di Provinsi Xinjiang, Cina pada Ahad, 22 Desember 2019. Reuters

    Warga Hong Kong berunjuk rasa membela warga etnis minoritas Muslim Uighur di Provinsi Xinjiang, Cina pada Ahad, 22 Desember 2019. Reuters

    TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Gubernur Hong Kong, Chris Patten, menyesalkan langkah Cina menyusun UU Keamanan Nasional untuk Hong Kong. Menurutnya, yang menyaksikan langsung penyerahan kembali Hong Kong dari Persemakmuran Inggris ke Cina, langkah tersebut sama saja dengan pengkhianatan.

    "Warga Hong Kong telah dikhianati oleh Cina. Kami, secara moral, ekonomi, dan legal, memiliki kewajiban untuk mendukung Hong Kong dalam hal ini," ujar Patten sebagaimana dikutip dari kantor berita Reuters, Sabtu, 23 Mei 2020.

    Sebagaimana diberitakan sebelumnya, UU Keamanan Nasional Hong Kong tengah digarap oleh Cina. Aturan itu digarap untuk merespon makin derasnya gerakan anti-pemerintah Hong Kong paska konflik aturan ekstradisi ke Cina. Adapun UU Keamanan Nasional Hong Kong akan mengatur berbagai hal mulai dari hasutan, ujaran kebencian, pengkhianatan, subversi, kudeta, dan masih banyak lagi.

    Nah, UU tersebut dikhawatirkan akan memperkuat pengaruh Cina di Hong Kong. Di sisi lain, juga ditakutkan akan membungkam kebebasan berpendapat warga Hong Kong karena juga mengatur soal hasutan dan ujaran kebencian. Oleh karenanya, oleh sejumlah penggiat demokrasi Hong Kong, UU Keamanan Nasional Hong Kong sama saja dengan menghapus kebijakan "Satu Negara, Dua Sistem" yang sudah lama diadopsi.

    Kebijakan "Satu Negara, Dua Sistem" diadopsi Hong Kong sejak kembali ke Cina di tahun 1997. Sebelumnya, Hong Kong masuk ke dalam koloni Inggris selama kurang lebih 150 tahun sejak Inggris mengalahkan cina di Perang Opium. Adapun kebijakan tersebut sudah lama dirancang sejak Deklarasi Bersama Sino - Inggris di tahun 1984, antara Perdana Menteri Zhao Ziyang dan Perdana Menteri Margaret Thatcher.

    Patten khawatir penerapan UU Keamanan Nasional Hong Kong melahirkan pemerintahan diktator di Hong Kong. Ia menyarankan Pemerintah Inggris untuk memperingatkan kembali Cina soal Deklarasi Bersama Sino - Inggris di tahun 1984. Penerapan UU Keamanan Nasional, kata ia, sama saja melanggar deklarasi itu.

    "Sebaiknya Inggris juga mulai mempertimbangkan kembali kerjasama dengan Cina, termasuk pembangunan infrastruktur 5G oleh Huawei. Ilusi bahwa Cina akan menjadi ladang emas untuk kita hanyalah ilusi," ujar Patten yang memimpin Hong Kong dari tahun 1992-1997.

    ISTMAN MP | REUTERS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Cara Permohonan Pengembalian Biaya Perjalanan Ibadah Haji 2020

    Pemerintah membatalkan perjalanan jamaah haji 2020. Ada mekanisme untuk mengajukan pengembalian setoran pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji.