TEMPO.CO, Jakarta - Ketua kelompok anti-imigran Britain First, Paul Golding, 38 tahun, dikenai hukuman denda dan pembebasan bersyarat karena menolak membuka ponsel dan komputernya untuk pemeriksaan polisi lebih lanjut setelah dia pulang dari perjalanan ke Rusia tahun lalu. Hukuman yang dikenakan pada Golding itu sesuai hukum anti-terorisme Inggris.
Situs rt.com mewartakan, Golding diperintahkan membayar uang denda 21 GBP atau Rp 377 ribu dan 750 GBP (Rp 13 juta) untuk biaya lain-lain. Ketua Hakim Emma Artbuthnot di pengadilan Westminster Magistrates di London, Inggris, pada Rabu, 20 Mei 2020, juga memberikan pembebasan bersyarat selama 9 bulan kepada Golding.
Paul Golding, 38 tahun, tengah. Dikenai pelanggaran undang-undang terorisme karena tak mau membuka ponsel dan komputernya ke polisi. Sumber: Martyn Wheatley/Global Look Press/Keystone Press Agency/rt.com
Golding dituntut dengan undang-undang anti-terorisme karena menolak dengan sengaja mematuhi permintaan kepolisian. Petugas kepolisian bersaksi dipersidangan bahwa Golding telah menolak permintaan mereka agar membuka ponsel iPhone dan komputer Apple miliknya ketika petugas kepolisian itu mencegat Golding di Bandara Heathro, Inggris, pada 23 Oktober 2019 atau setelah dia pulang dari perjalanan ke Ibu Kota Moskow, Rusia.
Artbuthnot mengatakan menghentikan langkah seseorang di bawah undang-undang anti-terorisme no.7, tidak harus dengan kecurigaan. Dengan begitu, tidak diragukan lagi Golding telah gagal mematuhi perintah aparat kepolisian.
Undang-undang anti-terorisme no.7 diloloskan pada tahun 2000 untuk memberikan otorisasi kepada aparat kepolisian melakukan interograsi, penggeledahan dan menahan seseorang sampai enam jam di pintu masuk bandara-bandara di Inggris. Undang-undang itu juga membolehkan aparat berwenang menggali informasi dari apakah orang tersebut terlibat atau tidak dalam perkumpulan, persiapan atau hasutan yang menjadi bagian dari tindakan terorisme.
Golding selama ini menggambarkan kelompoknya Britain First sebagai kelompok patriotik, sayap kanan dan konservatif, namun kelompok ini oleh media digambarkan sebagai ekstrimis sayap-kanan dan kritiknya terhadap imigran telah di labeli sebagai Islamophobia. Britain First punya kurang dari seribu anggota dan sudah dicoret dari daftar partai politik pada 2017 setelah gagal membayar 25 GBP (Rp 449 ribu) dan mengajukan dokumen yang benar.
