TEMPO.CO, Taipei – Pemerintah Taiwan menginginkan dialog dengan Cina tapi tidak bisa menerima proposal satu negara dua sistem.
Presiden Taiwan, Tsai Ing-wen, mengatakan kedua negara harus mencari cara untuk hidup berdampingan.
Tsai menyampaikan ini dalam pidato kepresidenan setelah menjalani sumpah jabatan untuk periode kedua atau terakhir sebagai Presiden Taiwan.
Menurut Tsai, hubungan Taiwan dan Cina telah mencapai titik balik bersejarah.
“Kedua pihak memiliki tugas untuk mencari cara untuk hidup berdampingan untuk jangka panjang dan berusaha mencegah sikap antagonisme dan perbedaan yang intensif,” kata Tsai seperti dilansir Reuters pada Rabu, 20 Mei 2020.
Tsai memenangkan pemilu Presiden Taiwan pada Januari dengan dukungan Partai Progresif Demokrat.
Dia menjanjikan sikap tegas terhadap Cina, yang mengklaim Taiwan sebagai bagian dari negara itu.
Pemerintah Cina juga telah menyatakan akan menggunakan kekuatan agar Taiwan tunduk kepada Beijing.
“Saya ingin mengulangi kata-kata perdamaian, demokrasi, dan dialog. Kami tidak akan menerima kata-kata dari otoritas Beijing satu negara dua sistem untuk melemahkan Taiwan an melemahkan hubungan lintas selat. Kami berkukuh pada prinsip ini,” kata Tsai.
Prinsip satu negara dua sistem adalah konsep Cina untuk memberikan hak otonomi kepada Taiwan seperti yang diberikan kepada Hong Kong. Hong Kong dikembalikan kepada Cina oleh Inggris pada 1997.
Cina menawarkan konsep ini kepada Taiwan meskipun mayoritas partai utama di Taipei menolaknya.
Saat ini, seperti dilansir Reuters, Hong Kong justru mengalami gejolak politik besar karena publik mendesak penerapan demokrasi penuh dan menolak intervensi asing yaitu Beijing.
Warga Hong Kong menggelar berbagai unjuk rasa untuk menolak legislasi ekstradisi, yang kerap berakhir bentrok dengan petugas polisi. Sebagian aktivis Hong Kong datang ke Taiwan untuk menggalang dukungan melawan Cina.
