Benjamin Netanyahu Ingin Wujudkan Janji Mencaplok Tepi Barat

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah baru Israel yang kembali dipimpin oleh Perdana Menteri Isreal Benjamin Netanyahu mengawasi pencaplokan wilayah Tepi Barat. Keputusan Netanyahu untuk berbagi kekuasaan dengan mantan rival politiknya, Benny Gantz Ketua Partai Biru dan Putih, membuka jalan bagi Netanyahu mewujudkan janji menganeksasi beberapa bagian di Tepi Barat.

Tepi Barat adalah sebuah wilayah Palestina, yang sedang mengupayakan menjadi negara merdeka. Dengan terpilihnya Netanyahu kembali memimpin Negara Bintang Daud, maka dia bisa mendorong rencananya memperpanjang kedaulatan Israel menduduki lembah Yordan di Tepi Barat dan pembangunan pemukiman umat Yahudi.

“Wilayah-wilayah ini adalah tempat di mana negara Yahudi dilahirkan dan tumbuh. Ini saatnya menerapkan hukum Israel pada mereka dan menuliskan babak baru di sejarah zionisme,” kata Netanyahu, seperti dikutip dari reuters.com.

Seorang demonstran melepaskan kembang api ke arah pasukan Israel saat aksi protes ketika warga Palestina menyerukan satu hari kemarahan atas keputusan AS tentang permukiman Yahudi, di dekat pemukiman Yahudi Beit El di Tepi Barat yang diduduki Israel, pada 26 November 2019. REUTERS/Mohamad Torokman

Perdana Menteri Netanyahu menjadwalkan pada 1 Juli 2020 untuk mulai mendiskusikan hal ini dalam rapat kabinet. Rencana pencaplokan wilayah Tepi Barat milik Palestina dan pembangunan pemukiman di wilayah yang dipersengketakan itu masih menjadi perdebatan sengit.

Netanyahu tidak mematok deadline untuk aneksasi atau pencaplokan wilayah yang dikuasai Israel dalam perang timur tengah 1967. Palestina dengan perlawanan keras menentang gerakan pencaplokan wilayah dan mendesak dunia internasional menjatuhkan saksi terhadap Israel. Pencaplokan wilayah dipastikan akan menciptakan ketegangan di Tepi Barat dan Gaza.

“Penjajahan ini dan perluasan-perluasan ini (wilayah yang bakal diambil) sekali lagi mengkonfirmasi ideologi Netanyahu yang bermusuhan dengan perdamaian,” demikian tulis Kementerian Luar Negeri Palestina dalam sebuah pernyataan.