TEMPO.CO, Tokyo – Perdana Menteri Abe Shinzo mengatakan pemerintah akan berkonsultasi dengan tim ahli untuk memutuskan apakah akan memperpanjang kondisi darurat negara melebihi 6 Mei 2020 untuk menangani wabah virus Corona.
Berbicara di depan parlemen, Abe mengatakan situasi wabah virus Corona masih terbilang parah.
Status darurat yang diterapkan secara nasional ini membuat kegiatan ekonomi menjadi turun. Ini terlihat dari output pabrik dan penjualan ritel yang anjlok.
“Kami akan berkonsultasi kepada ahli dan mendengarkan pandangannya,” kata ABe kepada parlemen seperti dilansir Channel News Asia pada Kamis, 30 April 2020.
Tokyo mengumumkan ada 47 kasus infeksi virus Corona pada Rabu, 29 April 2020.
Ada total 13.929 kasus infeksi virus Corona di Jepang dan 415 korban meninggal menurut data dari kementerian Kesehatan.
Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan jumlah korban terinfeksi virus dan korban meninggal di Amerika Serikat dan Eropa.
Sebuah studi yang dilakukan terhadap warga di kawasan Shinjuku, Tokyo, sebanyak enam persen orang diperkirakan terinfeksi virus Corona seperti dilansir media Tokyo Shimbun. Hasil studi ini mengingatkan pada studi serupa yang dilakukan terhadap pasien di Keio University Hospital.
Saat ini, Jepang telah menggelar tes infeksi virus Corona atau COVID-19 sebanyak 1.3 orang per seribu penduduk. Jumlah ini jauh dari pada yang dilakukan Korea Selatan sebanyak 12 orang dan Amerika Serikat sebanyak 18 orang.
Parlemen bakal segera menyetujui dana tambahan senilai US$241 miliar atau sekitar Rp3.600 triliun untuk mendanai program stimulus ekonomi selama wabah virus Corona berlangsung.
Paket stimulus Jepang ini termasuk pembayaran uang tunai dan pinjaman lunak terhadap perusahaan yang mengalami kesulitan likuiditas selama turunnya kegiatan ekonomi pada saat wabah virus Corona.
Pemerintah Jepang menyiapkan paket bantuan uang tunai 100 ribu yen per warga negara atau sekitar Rp15 juta untuk membantu rumah tangga akibat menurunnya pendapatan.
Paket stimulus Jepang selama wabah virus Corona atau COVID-19 ini juga termasuk dana untuk mendorong penguatan layanan sistem medis. Pemerintah pusat juga menyalurkan 1 triliun yen dana tambahan subsidi untuk pemerintah lokal.
