TEMPO.CO, Jakarta - Sekitar 500 pengungsi Rohingya yang dibawa oleh 2 kapal pukat terkatung-katung di Teluk Bengala dekat kamp pengungsi Cox' Bazar, Bangladesh. Namun pemerintah Bangladesh menegaskan tidak seorang pun pengungsi Rohingya diizinkan masuk sekalipun diminta PBB dan organisasi HAM.
"Saya menolak untuk mengizinkan Rohingya masuk ke negara ini karena Bangladesh selalu diminta bertanggung jawab terhadap negara lain. Kami tidak bisa lagi mengizinkan masuk Rohingya," kata A.K. Abdul Momen, menteri luar negeri Bangladesh kepada BenarNews pada Kamis malam, 23 April 2020.
"Sebelumnya, kami menerima Rohingya yang tertangkap di Teluk Benggala. Sekarang, semakin banyak kapal menunggu masuk Bangladesh," ujarnya.
Lebih dari 1 juta pengungsi Rohingya tanpa kewarganegaraan datang dari Myanmar masuk Bangladesh sebagai pengungsi tinggal di kamp dan penampungan di Cox's Bazar.
Gelombang pengungsi Rohingya terbesar masuk Bangladesh pada Agustus 2017, saat sekitar 740 ribu Rohingya melarikan diri dari tindakan kekerasan brutal pasukan militer Myanmar setelah sekelompok pemberontak menyerang pos keamanan.
Pernyataan Menteri Abdul Momen menolak masuk pengungsi Rohingya telah diteruskan ke pengawas keamanan pantai perbatasan Bangladesh dan Myanmar.
"Kapal pukat membawa Rohingya yang berusaha memasuki Bangladesh akan diusir," kata M. Saiful Islam, aparat keamanan Penjaga Pantai Zona Timur Chittagong kepada BenarNews yang berafiliasi dengan Radio Free Asia, 23 April 2020.
Alasan wabah Corona juga menjadi alasan Menteri Abdul Momen menolak masuk pengungsi Rohingya. Dia mengatakan, ribuan warga Bangladesh telah kembali dari luar negeri karena wabah itu. Sehingga tidak ada lagi tempat penampungan untuk warga asing atau pengungsi.
Badan Pengungsi PBB, UNHCR bersama Amnesty International mengeluarkan seruan bersama meminta seluruh negara menerima pengungsi Rohingya.
"Dalam konteks krisis Covid-19 yang belum pernah terjadi, seluruh negara harus menjaga perbatasannya. Namun langkah itu tidak seharusnya menutup jalan bagi pencari suaka atau memaksa mereka kembali dalam situasi membahayakan," demikian pernyataan UNHCR di situsnya.
