Beda Strategi Lawan Corona, Turki Lockdown Berdasarkan Usia

Reporter:
Editor:

Eka Yudha Saputra

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Turki Tayyip Erdogan menghadiri konferensi video dengan para pemimpin G20 untuk membahas wabah penyakit virus Corona (COVID-19), di Huber Mansion di Istanbul, Turki, 26 Maret 2020. [Kantor Kepresidenan Turki via REUTERS]

    Presiden Turki Tayyip Erdogan menghadiri konferensi video dengan para pemimpin G20 untuk membahas wabah penyakit virus Corona (COVID-19), di Huber Mansion di Istanbul, Turki, 26 Maret 2020. [Kantor Kepresidenan Turki via REUTERS]

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Turki menerapkan strategi lockdown yang berbeda dengan negara-negara lain guna melawan penyebaran virus Corona.

    Akhir pekan lalu, pemerintah Turki menerapkan jam malam 48 jam untuk 31 provinsi, berdampak pada tiga perempat populasi Turki.

    Namun, lockdown mendadak ini menyebabkan kekacauan. Jam malam diumumkan hanya dua jam sebelum diberlakukan, menyebabkan kepanikan belanja di beberapa daerah ketika orang berbondong-bondong ke toko-toko kelontong dan toko roti, dengan sedikit memperhatikan langkah-langkah jarak sosial.

    Menyusul kekacauan jam malam, Presiden Recep Tayyip Erdogan berpidato kepada bangsa, mengklaim Turki cukup kuat untuk melindungi dan menyokong warganya, sementara mendesak penduduk untuk tinggal di rumah dan mengumumkan jam malam akhir pekan yang lain.

    Iring-iringan kendaraan membawa pengungsi Suriah kembali ke rumah mereka, karena takut akan wabah penyakit virus corona (COVID-19) di kamp-kamp pengungsian yang padat, di Dayr Ballut, Suriah, 11 April 2020. Ribuan pengungsi Suriah kembali ke rumah mereka di provinsi Idlib setelah khawatir akan mewabahnya virus corona di dekat perbatasan Turki. REUTERS/Khalil Ashawi

    Dalam menghadapi virus Corona, Turki mengambil strategi pembatasan sosial berdasarkan usia.

    Selama minggu ini, perintah tinggal di rumah hanya berlaku untuk mereka yang berusia di bawah 20 atau lebih dari 65 tahun. Semua warga negara secara teori diizinkan untuk keluar, meskipun banyak usaha kecil tutup, restoran buka untuk pengiriman atau pengambilan. Namun, tempat-tempat umum seperti taman dilarang, dan bank memiliki jam operasional terbatas, seperti dikutip dari CNN, 18 April 2020.

    Sebaliknya, lokasi konstruksi tetap beroperasi, bersama dengan pabrik dan bisnis lain yang tidak mau terkena dampak ekonomi.

    Beberapa ahli mengatakan pembatasan parsial seperti Turki dapat berhasil, selama mereka yang rentan terus dilindungi dan mereka yang berani mengikuti langkah-langkah yang tepat.

    "Ini strategi alternatif," kata Dr. Muhammad Munir, seorang ahli virus di Lancaster University di Inggris, menjelaskan bahwa orang sehat yang keluar untuk berbelanja rutin tidak selalu membahayakan.

    "Delapan puluh persen orang yang terinfeksi telah pulih. Jadi, jika orang sehat yang tidak memiliki penyakit bawaan, maka itu sangat membantu. Satu-satunya manfaat dari lockdown adalah bahwa penyebaran penyakit akan lambat, tekanan pada rumah sakit akan berkurang."

    Jeremy Rossman, seorang dosen senior kehormatan dalam Virologi di University of Kent mengatakan strategi itu sulit mengingat jumlah kasus yang dilaporkan Turki setiap hari, dan bahwa lockdown sebagian hanya benar-benar efektif ketika dilakukan sejak awal dan suatu negara masih memiliki level kasus yang rendah, atau jika fase penularan suatu negara telah memuncak dan keluar dari lockdown penuh.

    Turki adalah salah satu dari 10 negara tertinggi di dunia dalam angka infeksi virus Corona yang dikonfirmasi, dan jumlah korbannya meningkat lebih dari 4.000 kasus per hari. Namun, tingkat kematian di Turki jauh lebih rendah daripada di tempat lain.

    Turkish Medical Association (TMA) mengatakan statistik kematian virus Corona resmi Turki tidak termasuk kasus yang sangat menunjukkan indikasi COVID-19 tetapi tes negatif.

    Presiden Turki Tayyip Erdogan didampingi beberapa pejabat mengikuti forum KTT Luar Biasa G20 secara virtual dari Huber Mansion, Istanbul, Turki, 26 Maret 2020. Presidential Press Office/Handout via REUTERS

    Menteri Kesehatan Turki Fahrettin Koca berpendapat bahwa tingkat kematian Turki yang hanya di atas 2%, disebabkan oleh kapasitas perawatan kesehatan yang besar di negara itu dan protokol perawatan yang berbeda dari negara lain.

    Koca mengatakan bahwa, tidak seperti negara lain, pendekatan Turki untuk memerangi COVID-19 berpusat pada pelacakan kontak daripada pengujian umum atau pengujian setelah presentasi klinis.

    Mereka juga menunda intubasi dengan menggunakan oksigen frekuensi tinggi untuk jangka waktu yang lebih lama, yang katanya telah menghasilkan hasil yang lebih baik.

    Turki juga menggunakan obat malaria hydroxychloroquine dan favipiravir, antiviral Jepang, jauh lebih awal dari negara lain pada awal COVID-19, kata Koca.

    Tetapi Dr. Lancaster dari Lancaster University adalah satu dari banyak ahli medis yang menentang penggunaan obat malaria.

    Dia mengatakan risiko efek samping melebihi manfaat apapun yang mungkin dimiliki dengan menggunakan hydroxychloroquine. ""Ketika menggunakan hydroxychloroquine, pasien mungkin telah pulih dari COVID-19, tetapi setelah satu tahun mereka mungkin menderita masalah jantung dan kebutaan. Inilah sebabnya mengapa tidak ada cukup bukti untuk menyetujui obat ini pada skala masif."

    Pemerintah mengatakan ICU negara masih memiliki banyak kapasitas dan tidak ada kekurangan tempat tidur rumah sakit. Turki, yang tidak melaporkan kasus pertamanya hingga pertengahan Maret, punya waktu untuk bersiap. Memang, sistem rumah sakit Turki begitu baik sehingga negara itu telah menjadi tujuan wisata medis.

    Untuk menanggapi wabah virus Corona, Turki juga dengan cepat mengembangkan program untuk memproduksi dan mendistribusikan alat pelindung diri (APD) tidak hanya digunakan di dalam Turki sendiri, tetapi juga di luar negeri, dengan mengirimkan muatan kargo ke lebih dari 30 negara, termasuk Inggris, Spanyol, dan Italia, negara Eropa terparah yang terdampak virus Corona.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.