TEMPO.CO, Jakarta - Mulai hari ini, mereka yang menyebarkan berita bohong terkait virus Corona (COVID-19) di Vietnam akan didenda. Hal itu menyusul dikeluarkannya peraturan baru oleh Pemerintah Vietnam untuk menekan peredaran informasi-informasi tidak benar tentang virus Corona di negaranya.
"Denda sebesar 10-20 Juta Dong (Rp6,5 juta) atau setara dengan enam bulan gaji dasar di Vietnam akan dijatuhkan kepada mereka yang menggunakan media sosial untuk menyebar informasi yang salah , tidak benar, ataupun bias," ujar peraturan yang dikeluarkan Pemerintah Vietnam sebagaimana dikutip dari Reuters, Rabu, 15 April 2020.
Untuk mendukung dikeluarkannya peraturan itu, pemerintah Vietnam menggelar kampanye tentang anti-hoax. Poster-poster bertuliskan "Fake news, real consequences" disebar di seluruh penjuru kota untuk memperingatkan penduduk Vietnam agar tidak main-main dengan berita bohong.
Sesungguhnya, aturan yang dikeluarkan Pemerintah Vietnam tersebut tidak khusus menindak berita bohong terkait virus Corona saja. Mengutip Reuters, peraturan yang disusun sejak Februari itu memiliki cakupan yang cukup luas. Dengan kata lain, jika sebuah informasi dianggap merupakan berita bohong oleh pemerintah Vietnam, apapun itu, bisa ditindak.
Di dalam aturan yang sama, pemerintah Vietnam juga melarang penyebaran publikasi ataupun produk cetak yang dilarang beredar di Vietnam. Hal itu bisa berupa rahasia negara, buku-buku yang dilarang, ataupun peta yang tidak menunjukkan klaim Vietnam terhadap Laut Cina Selatan.
Melihat cakupannya yang luas dan berpotensi multi-tafsir, peraturan yang dikeluarkan Vietnam tak ayal memicu kritik dari penggiat media sosial dan hak asasi manusia. Mereka beranggapan aturan yang dikeluarkan Vietnam berpotensi disalahgunakan untuk membungkam mereka yang menyuarakan kebenaran atau mengkritik pemerintah.
Salah satu yang memprotes aturan itu adalah Amnesty International. Direktur Teknologi Amnesty International, Tanya O'Caroll, menyebut peraturan berita bohong Vietnam adalah senjata baru pemerintah untuk menekan mereka yang berbeda pendapat.
"Peraturan itu menjadi senjata Vietnam yang kesekian untuk menekan suara publik di internet. Ada banyak hal yang jelas-jelas melanggar aturan hak asasi manusia," ujar O'Caroll.
Per hari ini, Vietnam diketahui memiliki 266 kasus virus Corona (COVID-19) tanpa korban meninggal.
ISTMAN MP | REUTERS
