TEMPO.CO, Jakarta - Atas pertimbangan keamanan, Kementerian Luar Negeri Jerman membatasi penggunaan Zoom dalam operasional sehari-hari. Menurut Kemenlu Jerman, aplikasi video conference tersebut tidak menjamin keamanan data pengguna ataupun percakapan yang berlangsung di dalamnya. Alhasil, terlalu beresiko jika Zoom dipakai untuk komunikasi-komunikasi penting.
"Berdasarkan laporan media dan temuan kami, kami memutuskan bahwa Zoom memiliki sejumlah masalah keamanan dan perlindungan data," ujar pernyataan pers Kemenlu Jerman sebagaimana dikutip dari Reuters, Rabu, 8 April 2020.
Kemenlu Jerman memutuskan untuk membatasi, tidak melarang, karena kenyataannya masih banyak yang menggunakan aplikasi tersebut. Beberapa lembaga yang berhubungan dengan Kemenlu Jerman pun juga masih menggunakan Zoom. Oleh karenanya, Zoom tidak akan dipakai ketika rahasia negara dipertaruhkan.
Selain itu, Kemenlu Jerman juga tidak akan melarang pegawai-pegawainya menggunakan Zoom untuk kepentingan pribadi. Namun, hal itu harus dilakukan di jaringan internet milik pribadi, bukan milik Kemenlu Jerman.
Sejak pandemi virus Corona menyerang, Zoom mendadak jadi populer. Berbagai instansi pemerintah dan perusahaan menggunakannya untuk rapat dan komunikasi sehari-hari. Pemerintah Indonesia adalah salah satu yang memakainya, mulai dari untuk rapat atau jumpa pers dengan media.
Namun, belakangan, terungkap bahwa ada berbagai masalah keamanan di dalam Zoom. Satu per satu instansi pemerintah pun mulai membatasi atau bahkan melarang penggunaannya. Selain Jerman, Taiwan adalah salah satu contohnya.
Merespon masalah yang terjadi, Zoom langsung merekrut mantan pakar keamanan siber Facebook, Alex Stamos.
ISTMAN MP | REUTERS
