Ke Pantai Saat Lockdown, Menteri Kesehatan Selandia Baru Disorot

Reporter:
Editor:

Suci Sekarwati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • David Clark, Menteri Kesehatan Selandia Baru. Sumber: RNZ / Dom Thomas/rnz.co.nz

    David Clark, Menteri Kesehatan Selandia Baru. Sumber: RNZ / Dom Thomas/rnz.co.nz

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kesehatan Selandia Baru David Clark diturunkan jabatannya karena diduga melanggar aturan lockdown untuk menghentikan penyebaran virus corona. Clark mengaku dia telah berkendara sejauh 20 kilometer bersama keluarganya ke sebuah pantai untuk berjalan-jalan.

    Dikutip dari ndtv.com, atas tindakannya itu Clark diturunkan dari jabatannya dan dipecat dari perannya sebagai peninjau Menteri Keuangan. Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern mengatakan dia seharusnya memecat Clark, namun dia masih dibutuhkan selama perang melawan COVID-19.

    “Saya berharap lebih, begitu juga warga Selandia Baru,” kata Ardern.

    Warga Selandia Baru membeli logistik untuk persiapan lockdown di supermarker Pak'nSave di Christchurch setelah penyebaran virus Corona (COVID-19), 23 Maret 2020.[REUTERS]

    Sedangkan rnz.co.nz mewartakan Clark sudah menjelaskan kepada Perdana Menteri Ardern aktivitasnya di luar rumah saat negara berstatus peringatan level 4, termasuk saat dia mempersiapkan komite penindak lanjut epidemik. Clark tak menutup-nutupi dia juga pergi ke Doctor's Point Beach, yang jelas melanggar aturan dasar lockdown, yang meminta masyarakat tidak keluar rumah dan berkendara jarak jauh menuju tempat-tempat rekreasi.   

    “Sebagai Menteri Kesehatan, ini adalah tanggung jawab saya karena tidak mengikuti aturan. Ini harus menjadi contoh bagi warga Selandia Baru. Ketika kami meminta masyarakat Selandia Baru membuat sejarah pengorbanan, saya telah mengecewakan tim. Saya telah menjadi orang bodoh dan saya menyadari masyarakat akan marah pada saya,” kata Clark.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.