Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Turkmenistan Diklaim Melarang Kata Virus Corona, Benarkah?

image-gnews
Presiden Turkmenistan Kurbanguly Berdymukhamedov berbicara pada konferensi pers di Tbilisi, Georgia, 2 Juli 2015. [REUTERS / David Mdzinarishvili]
Presiden Turkmenistan Kurbanguly Berdymukhamedov berbicara pada konferensi pers di Tbilisi, Georgia, 2 Juli 2015. [REUTERS / David Mdzinarishvili]
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah laporan media menyebut Turkmenistan melarang kata "virus Corona" dan memenjarakan orang yang mengenakan masker.

Sejauh ini pemerintah Turkmenistan tidak melaporkan kasus virus Corona meski negara tetangganya, Afganistan dan Kazakhstan, apalagi Iran, mengkonfirmasi kasus infeksi.

Turkmenistan, sebuah negara Asia Tengah kaya minyak yang terisolasi dengan sistem otoritarianisme, telah mengklaim bahwa mereka tidak memiliki kasus virus Corona, dan dituduh menekan informasi tentang pandemi.

Menurut pemerintah Turkmenistan, tidak ada seorang pun di sana yang terinfeksi COVID-19, penyakit yang disebabkan oleh virus Corona baru, dikutip dari Business Insider, 2 April 2020.

Benarkah Turkmenistan melarang penyebutan kata virus Corona?

Adalah Radio Azatlyk, media berbahasa Turkmenistan dari Radio Free Europe/Radio Liberty, yang pertama kali melaporkan polisi berpakaian preman menangkap orang-orang karena membahas pandemi di depan umum atau mengenakan masker pelindung.

Pemerintah juga telah menghapus penyebutan virus Corona dari literatur informasi kesehatan masyarakat untuk populasi 5,7 juta, yang didistribusikan di rumah sakit dan sekolah, kata Radio Liberty.

"Penyangkalan informasi ini tidak hanya membahayakan warga Turkmenistan yang paling berisiko, tetapi juga memperkuat otoritarianisme yang dipaksakan oleh Presiden Gurbanguly Berdymukhamedov," kata Jeanne Cavelier, kepala Reporters Without Borders untuk kawasan Eropa Timur dan Asia Tengah.

Namun demikian, frasa "virus Corona" belum sepenuhnya hilang dari leksikon komunikasi pemerintah.

Siaran pers yang dikeluarkan oleh kantor berita negara Turkmenistan Today, pada 25 Maret, memberitakan tajuk utama: "Turkmenistan Membawa Warganya Kembali ke Tanah Air karena Pandemi Virus Corona."

Eurasianet, media yang fokus pada Asia Tengah dan wilayah Kaukasus, mengatakan pemblokiran kata "virus Corona" tidak tepat seperti yang digemborkan media.

Turkmenistan tidak memiliki media independen, tetapi ada beberapa media yang dikelola swasta. Media-media ini selama beberapa minggu terakhir telah merilis beberapa artikel tentang virus Corona, meski laporan menyebut Turkmenistan tidak memiliki masalah virus Corona.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Salah media melaporkan pada 1 April bahwa Departemen Kesehatan Turkmenistan telah membuat hotline telepon untuk anggota masyarakat yang ingin mengetahui informasi tentang virus Corona. Operator mengatakan bahwa orang-orang sering menelepon dengan berbagai pertanyaan dan bahwa tidak ada kebenaran pada klaim bahwa kata "virus Corona" dilarang.

Presiden Turkmenistan Gurbanguly Berdimuhamedov menyerahkan anak anjing Gembala Asia Tengah (Alabai) kepada Vladimir Putin, Sochi, Rusia, 11 Oktober 2017. [TASS]

Pemerintah Turkmenistan telah membatalkan penerbangan ke dan dari Cina ketika COVID-19 muncul tanpa memberitahu publiknya mengapa.

"Ini adalah ciri khas dari negara otoriter yang sangat terpusat dan personalistis yang hanya sedikit dalam hierarki yang berani mengambil inisiatif tanpa orang yang bertanggung jawab memberikan sinyal eksplisit," tulis editor Eurasianet, Peter Leonard.

Presiden Gurbanguly Berdymukhamedov percaya bahwa dirinya adalah penguasa dunia dalam banyak hal, termasuk nasib buruk rakyatnya, kesehatan, dan obat-obatan. Dia adalah seorang dokter gigi dengan pelatihan, tetapi dia telah melanglang ke bidang kesehatan lain juga. Hingga saat ini ia telah menulis 10 buku tentang tanaman obat yang dapat ditemukan di Turkmenistan.

Berdymukhamedov adalah sosok eksentrik yang menyenangkan di luar Turkmenistan, tetapi di dalam negeri, kata-katanya serupa hukum: Jika dia tidak berbicara tentang virus Corona, maka kalian tidak berbicara tentang virus Corona.

Meski demikian, Berdymukhamedov baru-baru ini menyinggung virus secara sepintas tanpa menyebut namanya.

Pada Maret, Presiden Berdymukhamedov memerintahkan pejabat pemerintah untuk mengasapi wilayah negara dengan ramuan aromatik, yang dapat memiliki efek psikedelik ketika terisap.

Dia mengatakan asap akan menghancurkan virus yang "tidak terlihat oleh mata telanjang," menurut The Times of London.

Sementara cerita yang diterbitkan oleh Turkmenistan RFE/RL, tentang agen pemerintah yang diduga berpakaian preman menahan orang yang berbicara tentang virus Corona adalah upaya untuk mengurangi kepanikan. Siapapun dilarang menyebarkan informasi tentang virus Corona di luar imbauan resmi pemerintah Turkmenistan karena bisa menimbulkan salah paham dan kepanikan.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


KPK Tetapkan 3 Tersangka Korupsi APD di Kemenkes, 2 Tersangka Ditahan Hari Ini

1 hari lalu

Mantan Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes, Budi Sylvana (kanan) memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan, di gedung KPK, Jakarta, Rabu, 26 Juni 2024. Budi Sylvana diperiksa sebagai tersangka dan belum menjalani penahanan terkait penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) Covid-19 mencapai Rp3,03 triliun di Kementerian Kesehatan tahun anggaran 2020-2022. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Tetapkan 3 Tersangka Korupsi APD di Kemenkes, 2 Tersangka Ditahan Hari Ini

KPK menahan dua dari tiga tersangka korupsi APD di masa pandemi Covid-19. Audit BPKP menyebut ada kerugian negara sebesar Rp 319 miliar.


Cerita Edy Rahmayadi Baru Jadi Gubernur Sumut Ditagih Bayar Utang Rp 1,7 Triliun

2 hari lalu

Pasangan bakal calon Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi (tengah) berjalan menuju ruangan pemeriksaan kesehatan di RSUD Adam Malik, Medan, Sumatera Utara, Jumat, 30 Agustus 2024. Edy-Hasan melakukan pemeriksaan kesehatan sebagai syarat maju pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2024. ANTARA/Yudi Manar
Cerita Edy Rahmayadi Baru Jadi Gubernur Sumut Ditagih Bayar Utang Rp 1,7 Triliun

Edy Rahmayadi berkisah soal utang Rp 2,7 triliun yang harus dibayar Pemprov Sumut saat ia baru menjabat pada 2018 silam.


KPK Jadwal Ulang Pemeriksaan Ahmad Taufik dalam Dugaan Korupsi Alat Pelindung Diri Covid-19

4 hari lalu

Juru bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, memberikan keterangan pers, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 24 September 2024. Tessa mengatakan, pada rapim KPK sudah diambil keputusan laporan klarifikasi yang dibuat oleh Kaesang. Namun, saat ini hasilnya belum bisa diumumkan karena masih ada proses administrasi yang harus dilengkapi. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Jadwal Ulang Pemeriksaan Ahmad Taufik dalam Dugaan Korupsi Alat Pelindung Diri Covid-19

Ahmad Taufik menjadi salah satu tersangka dugaan korupsi pengadaan alat pelindung diri Covid-19 di Kementerian Kesehatan.


3 Hal yang Disinyalir Penyebab Tupperware Bangkrut

12 hari lalu

Tupperware. shutterstock.com
3 Hal yang Disinyalir Penyebab Tupperware Bangkrut

Tupperware dan beberapa anak usahanya mengajukan permohonan pailit


Dirjen Tenaga Kesehatan Kemenkes Hindari Wartawan Saat Keluar dari KPK, Diperiksa Kasus Pengadaan APD Covid-19

22 hari lalu

Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Arianti Anaya, berlari menghindari awak media seusai memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kamis, 12 September 2024. Arianti Anaya, diperiksa sebagai saksi terkait penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan Alat Pelindung Diri Covid-19 TEMPO/Imam Sukamto
Dirjen Tenaga Kesehatan Kemenkes Hindari Wartawan Saat Keluar dari KPK, Diperiksa Kasus Pengadaan APD Covid-19

Sebelumnya, sudah ada banyak nama yang dipanggil KPK untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi APD Covid-19


Pemprov Papua Minta Warga Gunakan Masker untuk Cegah Penularan Mpox

22 hari lalu

Ilustrasi mengenakan masker/pencemaran udara. REUTERS/Beawiharta
Pemprov Papua Minta Warga Gunakan Masker untuk Cegah Penularan Mpox

Pemprov Papua melalui Dinas Kesehatan setempat meminta masyarakat agar mulai menerapkan penggunaan masker guna mencegah penularan virus Monkeypox (Mpox) atau cacar monyet


Menteri BUMN Erick Thohir Merger AP I dan AP II Jadi PT Angkasa Pura Indonesia, Sejak Kapan Direncanakan?

24 hari lalu

Suasana lengang area konter 'check in' Terminal Internasional saat hari pertama pembukaan kembali penerbangan internasional di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Badung, Bali, Kamis 14 Oktober 2021. Bandara Ngurah Rai resmi dibuka kembali untuk melayani penerbangan internasional meskipun hingga Kamis siang masih belum ada pengajuan 'slot time' penerbangan internasional dari maskapai penerbangan di bandara tersebut. ANTARA FOTO/Fikri Yusuf
Menteri BUMN Erick Thohir Merger AP I dan AP II Jadi PT Angkasa Pura Indonesia, Sejak Kapan Direncanakan?

Erick Thohir merger PT Angkasa Pura I (Persero)atau AP I dan AP II melalui proses integrasi yakni PT Angkasa Pura Indonesia atau InJourney Airports.


BPS Beberkan Dampak Penduduk Kelas Menengah Turun Kelas: Perekonomian Kurang Resilien

33 hari lalu

Ilustrasi belanja / masyarakat kelas menengah. ANTARA/Puspa Perwitasari
BPS Beberkan Dampak Penduduk Kelas Menengah Turun Kelas: Perekonomian Kurang Resilien

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti membeberkan dampak proporsi jumlah penduduk kelas menengah yang turun kelas.


Usut Korupsi Bansos Presiden di Masa Pandemi Covid-19, KPK Periksa Mantan Kepala Biro Kemensos

34 hari lalu

Warga menerima bantuan pangan beras cadangan pangan pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) oleh Presiden Joko Widodo di Gudang Bulog, Cibitung, Jawa Barat, Jumat 16 Februari 2024. Presiden Jokowi menepis anggapan bahwa kenaikan harga beras dipicu pemberian bantuan pangan dari pemerintah.  TEMPO/Subekti.
Usut Korupsi Bansos Presiden di Masa Pandemi Covid-19, KPK Periksa Mantan Kepala Biro Kemensos

KPK terus memeriksa sejumlah pihak yang terlibat dalam pengadaan Bansos Presiden di masa pandemi Covid-19. Kerugian negara sementara Rp 125 Miliar.


BPS: 9,48 Juta Penduduk Kelas Menengah Turun ke Ambang Rentan Miskin

36 hari lalu

 Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti. TEMPO/Aisha Shaidra
BPS: 9,48 Juta Penduduk Kelas Menengah Turun ke Ambang Rentan Miskin

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar mengatakan ada 9,48 juta penduduk kelas menengah yang turun kelas ke ambang rentan miskin.