Jurnalis Benin Dipenjara karena Tiga Tweet Mengutip Pidato Jaksa

TEMPO.CO, Jakarta - Seorang jurnalis dipenjara karena menulis tiga tweet tentang kutipan pidato jaksa di Benin, Afrika Barat.

Wartawan bernama Ignace Sossou, 31 tahun, telah berada di penjara sejak 20 Desember 2019, setelah seorang jaksa senior, Mario Mètonou, mengeluh tentang komentar yang dipublikasikan Sossou di media sosial, menurut laporan International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), 25 Maret 2020.

Pengacara Sossou telah meminta PBB untuk menyelidiki penahanannya, dengan alasan kasusnya menjadi preseden berbahaya bagi kebebasan pers.

Bulan lalu, pengacara Sossou mengajukan keluhan terhadap Pemerintah Benin dengan kelompok kerja PBB tentang penahanan sewenang-wenang. Kelompok kerja, yang berbasis di Jenewa, dapat menyelidiki kasus "perampasan kebebasan yang dipaksakan secara sewenang-wenang."

"Penahanan Ignace Sossou keterlaluan dan tidak dapat dibenarkan: 18 bulan penjara selama tiga tweet," kata Henri Thulliez, salah satu pengacara yang mengajukan petisi kepada PBB. "Tidak hanya kebebasan berekspresi ditekan, tetapi hak setiap warga negara untuk mendapat informasi sedang diinjak-injak."

Jaksa Agung Mètonou tidak menanggapi permintaan komentar.

Pada 18 Desember, Mètonou berbicara kepada wartawan di sebuah acara yang diselenggarakan oleh agen pengembangan media pemerintah Prancis, CFI.

Pidato Mètonou, versi audio yang tersedia secara online, mengatakan kepada wartawan bahwa undang-undang media digital baru Benin "seperti senjata yang ditujukan pada kuil… jurnalis".

"Le Code du Numérique est comme une arme braquée sur la tempe des... Journalistes" - Le Procureur Mario Mètonou @CFImedias #VérifoxAfrique #Bénin

— Ignace Sossou (@Ignacekp) December 18, 2019

Mètonou juga mengatakan bahwa pemangkasan internet di seluruh negara yang diumumkan oleh pemerintah pada hari pemilihan parlemen Benin yang terakhir, 28 April 2019, adalah "pengakuan kelemahan pemerintah."

Sossou menerbitkan kutipan pidato Mètonou di Twitter dan Facebook dan jaksa penuntut umum mengajukan keluhan kepada polisi.

Dua hari kemudian, pada pagi hari, anggota kepolisian unit siber khusus Benin menangkap Sossou di rumah di depan istri dan ketiga anaknya. Polisi tidak memberi tahu Sossou mengapa dia ditahan atau memberikan dokumen untuk membenarkan penahanannya.

Polisi menahan dan menanyai Sossou selama 96 jam tanpa mengizinkannya berbicara dengan pengacaranya, menurut pengacara.

Pada 24 Desember, setelah persidangan cepat empat hari, pengadilan di Cotonou, kota terbesar Benin, mendapati Sossou bersalah atas penghinaan melalui sarana elektronik. Pengadilan menghukum Sossou 18 bulan penjara dan denda US$ 350 atau Rp 5,7 juta. Pengacara Sossou tidak punya waktu untuk mempersiapkan pembelaan, katanya kemudian. Sossou dan pengacaranya belum menerima salinan putusan terhadapnya, membuat banding secara teknis tidak mungkin.

Thulliez mengatakan bahwa mungkin saja Mètonou, jaksa penuntut yang mengajukan tuntutan terhadap jurnalis itu, mungkin telah menyesali kritiknya terhadap undang-undang media pemerintahnya sendiri dan menggugat Sossou untuk melindungi dirinya dari kemungkinan teguran dari atasannya.

Thulliez adalah salah satu pendiri Platform to Protect Whistleblowers in Africa, yang baru-baru ini berbagi dokumen dengan International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ). Dokumen-dokumen tersebut menjadi dasar investigasi Luanda Leaks.

Pada Februari, keluarga Sossou, wartawan ICIJ dan jurnalis lain mengunjunginya di penjara. Sossou, yang baru-baru ini berjuang melawan penyakit di penjara, belum melihat putrinya yang berusia tiga bulan sejak penangkapannya 66 hari sebelumnya.

"Saya tetap kuat dengan kepala terangkat tinggi karena saya tahu saya dipenjara secara tidak adil," kata Sossou, yang bekerja sama dengan ICIJ dalam penyelidikan Panama Papers dan investigasi West Africa Leaks.

Tahun lalu, dalam kasus terpisah, pengadilan Benin menghukum Sossou dengan hukuman penjara yang ditangguhkan karena "publikasi berita palsu" setelah ia mengungkap dugaan penggelapan pajak oleh perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh seorang supermarket dan taipan pemilik hotel dan perwakilan pemerintah Prancis, Jean-Luc Tchifteyan.

Salah satu cerita itu, yang sebagian diterbitkan oleh ICIJ, menggunakan dokumen dari investigasi Panama Papers untuk menunjukkan bahwa Tchifteyan memiliki perusahaan bayangan untuk menerima komisi.