Iran Batalkan Salat Jumat di 23 Kota karena Virus Corona

Reporter:
Editor:

Eka Yudha Saputra

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Keluarga Iran mengenakan masker pelindung untuk mencegah tertular virus corona, saat mereka berdiri di Grand Bazaar di Teheran, Iran 20 Februari 2020. [WANA (Kantor Berita Asia Barat) / Nazanin Tabatabaee via REUTERS]

    Keluarga Iran mengenakan masker pelindung untuk mencegah tertular virus corona, saat mereka berdiri di Grand Bazaar di Teheran, Iran 20 Februari 2020. [WANA (Kantor Berita Asia Barat) / Nazanin Tabatabaee via REUTERS]

    TEMPO.CO, Jakarta - Salat Jumat di ibu kota Iran, Teheran, dan di kota-kota lainnya ditunda setelah korban infeksi virus Corona atau COVID-19 di Iran menembus angka 200 lebih pada Jumat.

    Wabah virus Corona mendorong pihak berwenang untuk membatalkan Salat Jumat di 23 ibu kota provinsi dari total 31 provinsi Iran, termasuk Teheran dan kota-kota suci Qom dan Mashhad serta beberapa daerah yang terinfeksi lainnya, TV pemerintah melaporkan, seperti dikutip dari Reuters, 29 Februari 2020. Tidak diketahui sampai kapan penangguhan Salat Jumat ini diberlakukan.

    Kantor berita Iran, IRNA, mengatakan Iran telah melarang warga Cina masuk.

    Para pejabat yang terinfeksi termasuk Masoumeh Ebtekar, wakil presiden untuk urusan perempuan dan keluarga, dan Wakil Menteri Kesehatan Iraj Harirchi. Kasus Ebtekar dikatakan ringan dan dia belum dirawat di rumah sakit.

    "Dalam 24 jam terakhir, kami telah memiliki 106 (baru) kasus yang dikonfirmasi...Jumlah korban tewas telah mencapai 26," juru bicara Kementerian Kesehatan Kianush Jahanpur mengatakan kepada TV pemerintah, menyerukan kepada Iran untuk menghindari perjalanan yang tidak perlu di dalam negeri.

    Perempuan Iran mengenakan masker pelindung untuk mencegah tertular virus Corona, saat mereka berjalan di jalan di Teheran, Iran 25 Februari 2020. [WANA (Kantor Berita Asia Barat) / Nazanin Tabatabaee via REUTERS]

    Iran juga telah memberlakukan beberapa pembatasan akses ke tempat-tempat suci di Qom dan Mashhad, kata Menteri Kesehatan Saeed Namaki kepada TV pemerintah, menambahkan bahwa pengunjung ke situs-situs suci harus berdoa singkat dan cepat pergi. "Pertemuan tidak diizinkan di dalam situs suci," katanya.

    Otoritas Iran mengatakan ratusan orang yang awalnya dicurigai memiliki virus itu dinyatakan negatif dan telah dikeluarkan dari rumah sakit.

    Pihak berwenang termasuk Presiden Hassan Rouhani mengatakan pada hari Rabu bahwa Iran tidak memiliki rencana untuk mengkarantina setiap kota atau distrik, meskipun jumlahnya meningkat tajam dalam waktu singkat.

    Pemerintah memperpanjang penutupan universitas dan bioskop, termasuk melarang sementara acara budaya, olahraga, dan konferensi untuk satu minggu lagi.

    Rumah Sakit Kamkar di kota Qom, Iran, yang diperuntukkan bagi orang yang terkena virus Corona.[Tasnim News Agency/Radio Farda]

    Tingkat kematian di antara kasus-kasus yang dikonfirmasi dari virus ini telah berjalan sekitar 10% di Iran dibandingkan dengan sekitar 3% di tempat lain. Iran hanya mengumumkan infeksi dan kematian pertamanya dari virus Corona pada 19 Februari.

    Pihak berwenang di Iran, pusat penyebaran wabah koronavirus di Timur Tengah, melaporkan lonjakan 58 persen pada infeksi yang dikonfirmasi menjadi 388 pada hari Jumat dan peningkatan 30 persen pada kematian menjadi 34, menurut New York Times.

    Sementara pihak berwenang Iran membantah laporan BBC Persia yang menyebut virus Corona menewaskan sedikitnya 210 orang di Iran, pada hari Jumat. BBC Persia mengutip sumber rumah sakit, yang jauh lebih banyak daripada yang dilaporkan oleh Departemen Kesehatan Iran yang menyebut 34 kematian.

    Juru bicara Kementerian Kianush Jahanpur menolak laporan BBC dalam tweet, dilaporkan Radio Farda. Meski membantah laporan BBC, dengan total 34 kematian membuat Iran menjadi negara dengan kematian virus Corona tertinggi kedua di dunia setelah Cina.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pedoman WHO Versus Kondisi di Indonesia untuk Syarat New Normal

    Pemerintah Indonesia dianggap belum memenuhi sejumlah persyaratan yang ditetapkan WHO dalam menjalankan new normal.