Gubernur Lombardi Karantina Diri Usai Staff Tertular Virus Corona

Reporter:
Editor:

Istman Musaharun Pramadiba

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas kesehatan di satu rumah sakit di Italia membawa pasien terinfeksi virus Corona. [ANSA.IT]

    Petugas kesehatan di satu rumah sakit di Italia membawa pasien terinfeksi virus Corona. [ANSA.IT]

    TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur kota Lombardy, Attilio Fontana, memutuskan untuk mengkarantina dirinya setelah mengetahui salah satu staff-nya terkena virus Corona (COVID-19). Ia khawatir dirinya akan menyebabkan staff lainnya tertular jika dirinya terbukti terjangkit virus Corona dan tetap bekerja dari kantor.

    "Untuk saat ini, saya belum menderita infeksi apapun dan masih bisa bekerja. Namun, untuk dua pekan ke depan, saya akan mencoba mengisolir diri saya," ujarnya sebagaimana dikutip dari kantor berita Reuters, Kamis, 27 Februari 2020.

    Hingga berita ini ditulis, jumlah kasus virus Corona di Italia sudah mencapai 447 kasus diikuti dengan 12 korban jiwa. Sebanyak 300 di antaranya berasal dari Lombardy.

    Meski begitu, angka tersebut masih diperdebatkan hingga sekarang. Anggota dewan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Walter Ricciardi menyebut angka kasus di Italia tidak sebanyak itu. Sebab, sejauh yang ia tahu, hanya ada 190 kasus di Italia yang benar-benar positif merupakan kasus virus Corona. Sisanya, kata ia, masih dalam penelitian.

    Ricciardi bahkan mengatakan bahwa kota paling terdampak kedua di Italia, Veneto, salah dalam melakukan pemeriksaan dan pencatatan kasus virus Corona (COVID-19). Sebab, kata Ricciardi, otoritas setempat ikut mencatatkan mereka yang positif tertular virus Corona namun tidak sakit.

    "Siapapun yang memberikan perintah untuk memeriksa mereka yang tidak sakit (meski tertular virus Corona) adalah kesalahan dan menimbulkan kepanikan yang tidak perlu," ujar Ricciardi sebagaimana dikutip dari Reuters.

    ISTMAN MP | REUTERS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pedoman WHO Versus Kondisi di Indonesia untuk Syarat New Normal

    Pemerintah Indonesia dianggap belum memenuhi sejumlah persyaratan yang ditetapkan WHO dalam menjalankan new normal.