Anwar Ibrahim Jadi Kandidat Perdana Menteri Malaysia

Reporter:
Editor:

Budi Riza

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Anwar Ibrahim. REUTERS

    Anwar Ibrahim. REUTERS

    TEMPO.COPetaling Jaya – Presiden Partai Keadilan, Anwar Ibrahim, mengatakan dia menjadi kandidat Perdana Menteri Malaysia dari koalisi Pakatan Harapan.

    Keputusan ini diambil setelah Mahathir tidak menghadiri pertemuan internal Dewan Presiden Pakatan Harapan, yang berisi tiga partai pendukung pemerintah yaitu Partai Keadilan Rakyat, Partai Aksi Demokratik, dan Partai Amanah Negara.

    Satu partai lainnya yaitu Partai Pribumi Bersatu Malaysia, yang didirikan Mahathir, telah menyatakan keluar dari koalisi itu.

    Tindakan PPBM ini memicu krisis politik di Malaysia karena itu membuat jumlah anggota parlemen pendukung PM Mahathir menjadi minoritas. Ini membuat Mahathir mengundurkan diri dari posisi PM dan ketua di PPBM.

    “Sejumlah petinggi PH dari Partai Aksi Demokratik, dan Partai Amanah Negara hadir saat Anwar Ibrahim mengumumkan hal ini,” begitu dilansir Channel News Asia pada Rabu, 27 Februari 2020.

    Anwar Ibrahim sebenarnya calon pengganti Mahathir untuk posisi Perdana Menteri Malaysia seperti disepakati dalam kesepakatan internal koalisi Pakatan Harapan.

    Namun, krisis politik yang terjadi membuat posisinya menjadi berubah. Sekarang, penentuan posisi PM akan diumumkan oleh raja Malaysia, yang telah mewawancarai 222 anggota parlemen Malaysia atau Dewan Rakyat selama dua hari dan berakhir kemarin.

    “Dewan Presiden Pakatan Harapan mengundang Mahathir untuk hadir pada pertemuan untuk membangkitkan kembali koalisi Pakatan Harapan. Tapi Mahathir tidak setuju menghadiri pertemuan pada Selasa sore, 25 Februari 2020,” kata Anwar Ibrahim saat membacakan pernyataan bersama koalisi itu.

    Ini membuat, lanjut Anwar Ibrahim,”Dewan Presiden memutuskan untuk mengonfirmasi penunjukan Anwar Ibrahim sebagai calon dari Pakatan Harapan.”

    Anwar juga menyatakan pemerintahan PH berupaya memenuhi janji politik sejak menang pemilu pada 2018. Ini dilakukan meskipun ada sejumlah upaya menjatuhkan pemerintahan PH.

    “PH tidak setuju dengan setiap upaya membentuk pemerintahan pintu belakang atau backdoor government,” kata Anwar Ibrahim, yang pernah menjadi deputi PM Malaysia saat Mahathir menjabat PM pada periode 1981 – 2003.  


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Cara Memberlakukan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar

    Presiden Joko Widodo telah menandatangai PP No 21 Tahun 2020 yang mengatur pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar menghadapi virus corona.