TEMPO.CO, Jakarta - Barisan Nasional (BN) dan Partai Islam se-Malaysia (PAS) telah mencabut dukungan terhadap Mahathir Mohamad untuk menjadi perdana menteri setelah mengetahui Mahathir akan membentuk pemerintah persatuan yang mencakup seluruh partai poltik.
Dikutip dari Malay Mail, 25 Februari 2020, pada konferensi pers Selasa, Sekretaris Jenderal UMNO Tan Sri Annuar Musa mengatakan deklarasi yang ditandatangani anggota parlemen BN dan PAS, yang menunjukkan dukungannya untuk Mahathir dan dikirim kepada Raja Malaysia, tidak berlaku.
"Pendirian kami dalam situasi ini adalah mandat harus kembali kepada rakyat, dan parlemen harus dibubarkan. Biar masyarakat yang memutuskan," ujar Annuar. Dia juga menambahkan proses politik apapun selain pemilihan umum akan membahayakan bangsa.
Annuar juga mengatakan UMNO dan PAS telah menyampaikan keputusan mereka kepada Yang di-Pertuan Agong saat pertemuan wawancara dengan anggota parlemen. Secara terpisah, PAS juga menegaskan tidak akan bergabung dengan pemerintah koalisi yang terdiri dari Partai
Aksi Demokratik (DAP) di dalamnya.
BN dan PAS yang tergabung dalam Mufakat Nasional tahun lalu, mengadakan konferensi pers bersama di markas UMNO pada Selasa, 25 Februari.
Annuar mengatakan jika pembentukan pemerintah persatuan direalisasikan akan bentrok dengan koalisi oposisi. Dia menambahkan jika dukungan untuk perdana menteri harus dilandaskan dukungan partai dan bukan secara mandiri.
PM Mahathir Mohamad (kanan) menyambut bekas Deputi PM Anwar Ibrahim (kiri) di Istana Negara Malaysia seusai Anwar dibebaskan dari Penjara Sungai Buloh, Kuala Lumpur, Malaysia, Rabu, 16 Mei 2018. Bernama
Sebelumnya, Reuters melaporkan Mahathir saat ini berupaya membentuk pemerintah persatuan tanpa satu pun partai dominan. Sumber Reuters mengatakan Mahathir mengusulkan memasukkan semua partai termasuk oposisi ke dalam pemerintahannya.
Mahathir mengundurkan diri sebagai perdana menteri pada Senin, 24 Februari, dan segera ditunjuk sebagai perdana menteri sementara oleh Raja Malaysia, Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah.
Malaysia telah berada dalam pergolakan politik sejak akhir pekan setelah pertemuan dewan presiden Pakatan Harapan (PH) yang akan menghapus transisi kekuasaan selanjutnya dari
Mahathir ke presiden PKR, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sejak itu, partai Bersatu keluar dari PH, meninggalkan tiga partai dalam koalisi.
Raja Malaysia Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah pada Selasa dan Rabu mewawancarai 222 anggota parlemen terkait krisis politik Malaysia.
Selasa kemarin, 90 anggota parlemen telah bertemu Yang di-Pertuan Agong untuk wawancara pribadi, dan 132 anggota parlemen Malaysia lainnya diwawancara hari ini, untuk mengetahui siapa yang mendapat dukungan untuk menjadi perdana menteri Malaysia berikutnya.
SAFIRA ANDINI | MALAY MAIL | REUTERS
