Barisan Nasional Yakin Bisa Bentuk Pemerintahan Pasca Mahathir

Reporter:
Editor:

Eka Yudha Saputra

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mahathir Mohamad. REUTERS

    Mahathir Mohamad. REUTERS

    TEMPO.CO, Jakarta - Salah satu pemimpin koalisi oposisi, Barisan Nasional (BN), menegaskan bahwa koalisi baru yang melibatkan partai-partai oposisi utama bersama dengan Bersatu dan faksi PKR yang membelot, dapat mencapai mayoritas sederhana yang diperlukan untuk membentuk pemerintahan pasca-keruntuhan koalisi pimpinan Mahathir Mohamad.

    Wakil presiden Partai Malaysian Indian Congress (MIC) Datuk Seri M. Saravanan mengatakan para pemimpin koalisi baru akan mencari audiensi dengan Yang di-Pertuan Agong segera.

    “Situasinya sangat meyakinkan. Dalam waktu terdekat, kami akan mencari audiensi dengan Yang Mulia. BN memiliki kekuatan," kata Saravanan di markas UMNO, dikutip dari Malay Mail, 25 Februari 2020.

    "BN selalu punya jumlah koalisi," kata Saravanan tanpa memberikan rincian lainnya.

    Wakil presiden Partai Malaysian Indian Congress (MIC) dan anggota parlemen Tapah M. Saravanan berbicara kepada wartawan di PWTC 24 Februari 2020.[Miera Zulyana/Malay Mail]

    Namun, anggota dewan tertinggi UMNO Datuk Seri Ismail Mohamed Said mengatakan kemudian bahwa belum ada perintah dari para pemimpin partai untuk bertemu di Istana Negara besok.

    "Jika ada perintah dari partai, kita akan pergi. Jika partai tidak memberi perintah, kita akan duduk diam," katanya.

    Ketika ditanya bagaimana partainya memiliki jumlah suara yang diperlukan untuk membentuk pemerintah federal, Said mengalihkannya kepada presiden Umno, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi.

    Pemimpin UMNO lainnya termasuk mantan menteri Wilayah Federal Datuk Seri Tengku Adnan Mansor, mantan menteri pertanian dan industri berbasis agro Tan Sri Noh Omar dan anggota parlemen Pasir Salak Datuk Seri Tajuddin Abdul Rahman juga tidak akan menjawab pertanyaan yang sama.

    Mantan presiden UMNO, Datuk Seri Najib Razak juga memilih untuk tidak menjawab pertanyaan itu.

    Sebelumnya Free Malaysia Today melaporkan pada 23 Februari bahwa mantan perdana menteri Najib Razak telah mengkonfirmasi bahwa anggota parlemen UMNO telah menandatangani deklarasi undang-undang yang mendukung pembentukan koalisi politik baru.

    Mengutip The Malaya Post, Najib mengatakan bahwa mereka telah setuju, dengan syarat, untuk pembentukan koalisi oleh Perdana Menteri Dr Mahathir Mohamad. Namun, dia tidak menyatakan syarat apa yang melekat pada deklarasi tersebut.

    Spekulasi adalah bahwa koalisi baru akan disebut Perikatan Nasional atau Pakatan Nasional. Mahathir memiliki perjanjian dengan Anwar sebelum pemilu 2018 yang mengalahkan Najib Razak, bahwa dia akan menyerahkan kekuasaan kepada Anwar. Namun, tanggal transisi kekuasaan tidak ditentukan. 

    Mahathir Mohamad. REUTERS

    Laporan tentang konfirmasi Najib datang di tengah-tengah gerakan politik yang melibatkan para pemimpin partai PPBM, PAS, UMNO dan beberapa dari PKR yang bersekutu dengan wakil presiden partai, Mohamed Azmin Ali.

    Kabar ini membuat perdana menteri Mahathir Mohamad mengundurkan diri, sampai kemudian diberikan mandat oleh Raja Malaysia untuk menjabat perdana menteri interim sampai pemerintahan baru terbentuk.

    Sepekulasi Mahathir untuk meruntuhkan koalisi Pakatan Harapan demi koalisi baru tanpa PKR ditampik oleh Anwar Ibrahim, ketua Partai Keadilan Rakyat (PKR).

    "Dia mengatakan dan menegaskan kepada saya apa yang dia katakan sebelumnya, bahwa dia tidak memainkan peran di dalamnya dan dia menegaskan dengan jelas, bahwa dia tidak akan pernah bekerja dengan mereka yang terkait dengan rezim masa lalu," kata Anwar, dikutip dari Malay Mail. Anwar mengatakan segilintir orang menggunakan nama Mahathir untuk kepentingan politik tertentu.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Cara Memberlakukan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar

    Presiden Joko Widodo telah menandatangai PP No 21 Tahun 2020 yang mengatur pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar menghadapi virus corona.