TEMPO.CO, Jakarta - Iran pada Minggu, 23 Februari 2020, mengumumkan jumlah masyarakat yang memberikan hak suaranya dalam pemilu parlemen hanya 42 persen. Jumlah itu terendah sejak revolusi Iran 1979. Pejabat tinggi Pemerintah Iran menyebut musuh-musuh Teheran telah memainkan isu ancaman virus corona yang mencegah orang untuk memilih.
“Jumlah pemilih di seluruh negeri sebanyak 42,57 persen. Di Teheran sekitar 25 persen (orang yang memberikan hak suara). Untuk seluruh Iran, ada 24 juta orang yang memberikan suara,” kata Menteri Dalam Negeri Iran, Abdolreza Rahmani Fazli, seperti dikutip dari reuters.com.
Preisden Iran Hassan Rouhani, memasukan surat suaranya saat pemilu parlemen di Tehran, Iran, 21 Febrauri 2020. Official Presidential website/Handout via REUTERS
Sebelumnya dalam pemilu pemilihan anggota parlemen 2016 sebanyak 62 persen masyarakat memberikan hak suara. Jumlah itu turun dibanding pemilu 2012 yang tercatat sebanyak 66 persen.
Pemilu parlemen Iran pada hari Minggu itu menghasilkan kemenangan besar pada para loyalis yang dekat dengan Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei. Calon anggota parlemen pendukung Pemerintah Iran mendapat 30 kursi. Salah satu yang lolos dalam pemilu itu adalah mantan komandan Garda Revolusi Iran, Mohammad Bagher Qalibaf.
Qalibaf juga dikenal sebagai veteran perang. Dia disukai oleh seorang Kepala Polisi Iran dan Pemimpin Iran Tertinggi. Kondisi ini membuat peluang Qalibaf menjadi juru bicara parlemen Iran semakin besar.
Pemilu parlemen Iran dilakukan di tengah keresahan penyebaran wabah virus corona. Dua hari sebelum pemilu diselenggarakan, Iran mengkonfirmasi kasus pertama pasien dengan virus corona. Saat ini total ada 43 kasus diduga terjangkit virus corona di empat wilayah di Iran, termasuk Teheran.
Parlemen Iran tidak punya pengaruh besar pada urusan luar negeri Iran atau kebijakan nuklir negara itu, yang selama ini ditentukan oleh Pemimpin Iran Tertinggi Ali Khamenei. Namun posisi parlemen Iran bisa menghadirkan calon-calon Presiden Iran pada 2021, dimana seorang presiden bisa menerbitkan kebijakan luar negeri yang lebih keras.
