Iran Tak Mau Serahkan Kotak Hitam Pesawat Ukraina

Reporter:
Editor:

Istman Musaharun Pramadiba

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO.CO, Jakarta - Iran masih ogah menyerahkan kotak hitam pesawat Ukraine International Airlines ke negara lain. Menurut Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif, pemerintah Iran tidak memiliki kewajiban untuk menyerahkan kotak hitam ke negara lain ataupun harus melibatkan negara lain dalam analisisnya.

    "Kami memiliki hak untuk membaca kotak hitam itu oleh diri kami sendiri. Kami juga memiliki hak untuk hadir di setipa pemeriksaan kotak hitam," ujar Zarif sebagaimana dikutip dari Reuters, Rabu, 19 Februari 2020.

    Sebagaimana diketahui, pesawat Ukraine International Airlines jatuh pada Januari lalu karena dirudal oleh militer Iran. Militer Iran tak sengaja menembak jatuh pesawat itu karena mengiranya sebagai pesawat musuh. Adapun jumlah korban dari insiden itu adalah 176 orang atau seluruh penumpang yang berada di dalam pesawat.

    Sejak pesawat itu jatuh, berbagai negara meminta Iran untuk menyerahkan kotak hitam yang mereka amankan. Salah satu yang mendesak Iran untuk menyerahkannya adalah Kanada di mana 57 warga negaranya tewas di insiden tersebut. 

    Iran bergeming. Mereka lebih memilih untuk melakukan investigasi isi kotak hitam Ukraine International Airlines di tempat mereka sendiri. Kalaupun ada negara lain yang mau terlibat, harus di dalam pengawasan Iran.

    "Jika kami diminta untuk menyerahkan kotak hitam kepada negara lain tanpa pengawasan kami, maka hal itu tidak bisa kami lakukan," ujar Zarif.

    Menteri Pertahanan Iran, Amir Hatami, menambahkan bahwa kalaupun Iran mau berbagi kotak hitam, benda itu sendiri belum bisa diakses. Ia mengkalim kotak hitam Ukraine International Airlines rusak parah sehingga harus diperbaiki dahulu.

    "Kotak hitam kami perbaiki dulu, baru kemudian dibaca," ujar Hatami. Hatami berkata, industri pertahanan dan Ukraina kemungkinan akan terlibat dalam investigasi kotak hitam Ukraine International Airlines.

    ISTMAN MP | REUTERS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pedoman WHO Versus Kondisi di Indonesia untuk Syarat New Normal

    Pemerintah Indonesia dianggap belum memenuhi sejumlah persyaratan yang ditetapkan WHO dalam menjalankan new normal.