Boeing Janji Memperketat Kontrol Pesawat

Reporter:
Editor:

Suci Sekarwati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Logo Boeing terlihat di gedung kantor pusat Boeing di Chicago, AS, 26 April 2006. [REUTERS]

    Logo Boeing terlihat di gedung kantor pusat Boeing di Chicago, AS, 26 April 2006. [REUTERS]

    TEMPO.CO, Jakarta - Produsen pembuat pesawat Boeing berjanji untuk memperketat kontrol pesawat, khususnya tipe 737 MAX, usai ditemukan serpihan yang membahayakan pada tangki bahan bakarnya. Pesawat Boeing tipe 737 MAX sekarang banyak yang tidak lagi diterbangkan oleh maskapai-maskapai di dunia setelah dua insiden naas yang menewaskan ratusan korbannya pada 2019.

    Akibat terhentinya layanan penerbangan untuk Boeing tipe 737 MAX tersebut, pihak Boeing telah menghentikan pengiriman dan produksi pesawat untuk sementara waktu. Setelah beberapa kali sempat gagal mencapai target, Boeing bertekad akan kembali berusaha mengudara pada pertengahan 2020. 

    "Saat kami sedang melakukan pemeriksaan pesawat, serpihan puing asing ditemukan dalam tangki pesawat. Temuan itu mengarah pada penyelidikan internal dan tindakan korektif langsung dalam sistem produksi kami," ungkap juru bicara Boeing.

    Sedangkan Wakil Presiden Boeing, Mark Jenks, melalui sebuah pesan untuk para stafnya mengatakan puing-puing ditemukan di beberapa tempat ruang penyimpanan pesawat.    

    Tidak ada informasi lebih lanjut yang diberikan tentang temuan puing itu.

    Sebuah situs pemberitaan menyebut puing itu bisa jadi milik pekerja yang tertinggal dalam pesawat. Sekitar 400 pesawat harus diperiksa untuk memastikan hal ini tidak terjadi pada pesawat lainnya. 

    Pesawat Boeing 737 MAX dikandangkan sejak Maret 2019 menyusul dua kecelakaan fatal yang menewaskan total 346 orang. Situasi ini telah menyebabkan Boeing mengalami kerugian besar mencapai US$2.53 miliar atau lebih dari Rp 43 triliun.

    SAFIRA ANDINI | NDTV


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pedoman WHO Versus Kondisi di Indonesia untuk Syarat New Normal

    Pemerintah Indonesia dianggap belum memenuhi sejumlah persyaratan yang ditetapkan WHO dalam menjalankan new normal.