Politikus Australia Ditangkap karena Buat Akun Instagram?

Reporter:
Editor:

Budi Riza

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Seroang politikus Australia ditangkap karena melanggar syarat pengurangan masa hukuman dalam kasus pedofil. ABC

    Seroang politikus Australia ditangkap karena melanggar syarat pengurangan masa hukuman dalam kasus pedofil. ABC

    TEMPO.CO, Sydney - Seorang politikus dari New South Wales, Australia, Milton Orkopoulos, ditangkap di rumahnya di Kota Sydney, karena kasus pelanggaran pengurangan masa hukuman. Salah satu pelanggaran itu adalah dia membuat akun Instagram.

    Orkopoulos baru saja bebas dari penjara Long Bay pada akhir 2019 setelah menjalani tahanan selama sebelas tahun dalam kasus pelecehan seksual anak-anak atau kasus pedofil.

    “Orkopoulos dituduh membuat akun Instagram pada awal Januari dan tidak memberi tahun polisi selama beberapa hari,” begitu dilansir News pada Rabu, 19 Februari 2020.

    Dia juga dituduh berbicara dengan seorang anak saat menelpon salah satu anaknya yang telah dewasa. Kasus ini akan kembali disidangkan pada Maret.

    Orkoupoulos merupakan bekas menteri Urusan Aborigin di negara bagian New South Wales pada saat pemerintahan PM Morris Iemma. Dia dipenjara pada 2008 setelah dinyatakan bersalah atas 30 pelanggaran termasuk melakukan hubungan seksual dengan seorang pria berusia antara 10 – 18 tahun.

    Pengadilan juga menyatakan dia terbukti bersalah mengoleksi pornografi anak dan menyuplai ganja dan heroin.

    Polisi menahannya di rumahnya di area Malabar dan membawanya ke kantor polisi di Maroubra. Dia berada di dalam sel tahanan polisi dan bisa mengajukan pembebasan dengan jaminan.

    “Namun, dia memilih tinggal di sel saat kasusnya dibawa ke Pengadilan Waverley, Australia, pada sore hari,” begitu dilansir ABC


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jokowi Memilih Status PSBB, Sejumlah Negara Memutuskan Lockdown

    Presiden Joko Widodo atau Jokowi memutuskan PSBB. Hal itu berbeda dengan sejumlah negara yang telah menetapkan status lockdown atau karantina wilayah.