Menhan Amerika Sayangkan Duterte Akhiri Kerja Sama Militer

TEMPO.CO, Washington – Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Mark Esper, mengatakan keputusan Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, untuk menghentikan kerja sama militer disayangkan.

Esper juga menilai itu langkah yang keliru di tengah upaya Washington dan negara sekutu untuk menekan Cina agar mematuhi hukum internasional di Asia terkait sengeketa Laut Cina Selatan.

“Kami harus mengkaji ini. Kami harus melakukannya lewat sudut kebijakan, sudut militer. Saya akan mendengarkan masukan dari para komandan militer. Tapi, dalam pandangan saya, patut disayangkan mereka akan mengambil langkah ini,” kata Esper kepada media saat melakukan perjalanan ke Brussel, Belgia, untuk mengikuti pertemuan NATO. Dia baru mengetahui langkah Duterte itu pada Senin malam.

Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, mengumumkan penghentian kerja sama militer dua puluh tahun dengan AS, yang disebut sebagai Kesepakatan Kunjungan Pasukan atau VFA.

Duterte beralasan ini perlu dilakukan untuk meningkatkan independensi Filiipina dalam relasinya dengan negara lain seperti dilansir juru bicara pemerintah Filipina, Salvador Panelo.

“Presiden tidak akan menanggapi inisiatif apapun dari pemerintah AS untuk menyelamatkan VFA. Dia juga tidak akan menerima undangan kunjungan ke AS,” kata Panelo.

Keputusan Duterte ini dipicu penolakan visa oleh kantor kedutaan besar AS di Manila, Filipina, kepada bekas kepala polisi, yang juga orang dekat dari Duterte. Ini terkait perang narkoba yang digelar polisi atas perintah Duterte, yang telah menelan korban jiwa sekitar 4 ribu orang di Filipina.

Penghentian kerja sama militer ini juga akan membatasi akses militer Filipina untuk mendapatkan pelatihan oleh militer AS untuk menangani ekstrimisme kelompok Islam, penanganan bencana, dan ancaman keamanan maritim.

Menurut Panelo, keputusan Duterte itu didasarkan pada tindakan dari lembaga eksekutif dan yudikatif AS yang dinilai telah menyerang kedaulatan dan tidak menghormati sistem hukum di Filipina.

Washington berharap pemerintah Filipina, yang dipimpin Presiden Duterte, bakal membalik rencana keputusan ini, yang akan berlaku secara sah dalam 180 hari.