Dewan Kota Ingin Amsterdam Minta Maaf ke Suriname atas Perbudakan

TEMPO.CO, Jakarta - Kerja paksa dan perbudakan di negara Amerika Selatan, Suriname, telah mewariskan kekayaan besar bagi Belanda, dan dari kekayaan itu orang-orang Belanda bisa membangun istana, rumah-rumah mewah di tepi kanal, sistem transportasi, dam, dan kemegahan lainnya.

Tetapi di Bijlmermeer, lingkungan kelas pekerja di Amsterdam yang lama dikaitkan dengan kemiskinan, kejahatan dan kepolisian yang agresif, telah tumbuh gerakan dalam beberapa bulan terakhir untuk menekan kota agar mengingat kembali sejarahnya.

Politisi dari daerah itu, yang dipilih dalam pemungutan suara tahun lalu, telah mendorong Amsterdam untuk meminta maaf secara formal atas perbudakan Suriname. Mayoritas dewan beranggotakan 45 orang, yang sekarang memiliki beberapa anggota keturunan budak, telah menandatangani inisiatif permintaan maaf yang dijadwalkan akan diambil pada 12 Februari, dikutip dari New York Times, 11 Februari 2020.

"Amsterdam adalah kota yang indah, tetapi ketika Anda melihat beberapa bagian yang paling indah, sulit untuk menyangkal bahwa mereka dibiayai dengan pendapatan yang berasal dari perdagangan budak trans-Atlantik," kata Don Ceder, anggota dewan yang orang tuanya berasal dari Ghana dan Suriname. "Yang kami inginkan adalah agar kota memahami sejarahnya, menerimanya dan meminta maaf."

Perdebatan mengenai permintaan maaf datang ketika Belanda terus bergulat dengan masuknya migran dan reaksi terhadap mereka yang telah memperumit citra negara sebagai benteng toleransi liberal.

Sebagai bagian dari reaksi itu, sebuah partai anti-imigran sayap kanan, Forum for Democracy, telah menjadi partai terbesar di provinsi-provinsi di mana Amsterdam, Den Haag, dan Rotterdam terletak. Undang-undang yang kontroversial disahkan pada bulan Agustus yang melarang burqa, niqab, dan penutup wajah lainnya yang dikenakan oleh Muslimah di tempat umum.

Proposal untuk Amsterdam untuk meminta maaf atas perannya dalam perbudakan telah menimbulkan perdebatan, serta oposisi yang kuat oleh sayap kanan.

Anton van Schijndel, seorang anggota dewan dari Forum for Democracy, mengatakan inisiatif itu adalah sebuah dorongan untuk menanamkan rasa bersalah dan malu tentang sejarah suatu negara.

Warga bersepeda di Kota Amsterdam.[Edwin van Eis/www.iamsterdam.com]

Perdebatan mengenai warisan perbudakan adalah hal biasa di Amerika Serikat, di mana tenaga kerja budak mendukung perekonomian dan membentuk sistem hukum bahkan sebelum permulaan bangsa. Tetapi diskusi seperti itu terjadi lebih gelisah di Eropa, di mana mereka yang mendapat untung tinggal ribuan kilometer dari koloni seperti Suriname.

Amsterdam mengambil peran langsung sebagai salah satu pemilik Suriname di abad ke-17. Kota ini mengakuisisi sepertiga saham di koloni pada 1683 dan menjadi saluran penting dalam perdagangan budak, terutama antara Afrika Barat dan Amerika Selatan.

Para ahli mengatakan kekayaan terus mengalir ke Amsterdam, rumah bagi bank, perusahaan asuransi, dan sebagian besar investor perkebunan, setelah pemerintah Belanda mengambil alih Suriname pada 1795. Koloni itu merdeka pada 1975, setelah itu banyak orang Suriname bermigrasi ke Belanda dan menetap di lingkungan seperti Bijlmermeer.

Simion Blom, 31 tahun, seorang anggota Dewan Kota yang berimigrasi dari Suriname pada usia 5 tahun, tumbuh di Bijlmermeer.

Daerah ini dimulai sebagai komunitas modern terencana yang bertingkat tinggi dan lebar, jalan layang yang dibangun pada 1960-an sebagai pinggiran kota Belanda di masa depan. Tetapi pada akhirnya gagal menarik banyak orang Belanda, dan menjadi semakin ditinggali dan urban.

Kantong yang terisolasi dikelilingi oleh kota-kota lain kemudian menjadi tujuan bagi para migran, yang menghadapi diskriminasi perumahan di Amsterdam pusat, tetapi bisa menemukan apartemen yang terjangkau di sini.

Blom mengatakan bahwa Belanda akan kuat dengan terus terang membahas periode sejarah yang kelam, bahkan jika itu membuat beberapa orang merasa tidak nyaman.

"Saya pikir itu menjadikan kita dewasa sebagai negara dan sebagai masyarakat ketika kita dapat membicarakan hal ini, terutama tentang rasisme dan diskriminasi, untuk menyatukan orang," katanya.

Permintaan maaf yang diusulkan akan meminta kota untuk membuat rekonsiliasi dengan masa lalu, tambahnya.

Partai Perdana Menteri Mark Rutte yang cenderung konservatif telah memenuhi proposal tersebut dengan setengah hati, dan anggota dewan kotanya telah menolak untuk mendukungnya. Dan Forum for Democracy, yang menyapu pemilihan provinsi tingkat nasional pada bulan Maret tetapi hanya memegang tiga kursi dewan kota, telah menentangnya.

"Permintaan maaf publik memberi makan politik identitas yang kita benci," kata van Schijndel, anggota Forum for Democracy. "Itu mengadu kelompok etnis yang berbeda satu sama lain. Ini menimbulkan harapan palsu bahwa suatu hari nanti reparasi akan dilakukan."

Dia menambahkan bahwa sulit untuk meminta maaf atas apa yang dilakukan leluhur berabad-abad yang lalu.

Para pendukung permintaan maaf mengatakan reparasi tidak ada dalam agenda, dan mereka setuju bahwa orang Belanda tidak dapat disalahkan atas apa yang dipikirkan atau dilakukan oleh nenek moyang mereka.

Gagasan permintaan maaf telah dipromosikan selama bertahun-tahun oleh para sarjana dan aktivis yang berpendapat bahwa Amsterdam yang semakin beragam harus memiliki keberanian untuk menghadapi masa lalunya. Inisiatif saat ini dimulai di tingkat kota setelah dorongan serupa di tingkat nasional menghasilkan apa yang digambarkan Ceder sebagai respons yang membuat frustrasi yang menekankan kesedihan Belanda alih-alih tanggung jawab.